Sikap Kami: Nehi...Nehi...India

Sikap Kami: Nehi...Nehi...India



JIKA kita menjadikan India sebagai salah satu sandaran pengetatan dan larangan mudik, sudah sepatutnya pula kebijakan-kebijakan ke depan harus berdasarkan pada itu. Jangan jadikan fenomena India sebagai penguat larangan mudik belaka.

India memang mengerikan. Sepekan terakhir, rata-rata tiap hari muncul 330 ribu kasus baru Covid-19. Lebih dahsyat dibanding angka tertinggi –bukan rata-rata—di Amerika Serikat yang pernah 300.669 sehari. Tingkat kematiannya pun membuat kita masygul, rata-rata 2.481 perhari, 103 orang setiap jam, hampir dua orang setiap menit.

Tentu pantas menjadi acuan kita untuk menguatkan pengetatan dan pelarangan mudik. Tak ada yang ingin wilayahnya seperti India. Tak ingin ada yang hidup bersama Covid-19. Kita dukung soal itu.


Tetapi, itu rasanya tidaklah cukup. Kita juga mendorong pemerintah untuk segera mengkaji ulang kebijakan yang telah dan akan dilakukan, apapun alasannya. Sebab, mudik itu sejatinya serupa juga dengan kebijakan-kebijakan pelonggaran yang dilakukan pemerintah, atas alasan apapun.

Misalnya dalam hal pembukaan destinasi wisata. Tentu saja kita merasakan betapa hebat dampak pandemi terhadap industri pariwisata. Kita ikut berempati kepada mereka yang menggantungkan hidup dari sektor itu.

Tapi, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, harus membuat regulasi dan menjalankannya dengan seksama soal itu. Sayangnya, pemerintah sering ngeles. Ketika dikritik soal potensi kerumunan di tempat wisata, dibilanglah wisatawan yang datang hanya lokal. Tapi, bagaimana penerapan di lapangan? Kita khawatir, tapi kita yakin, yang sekarang menikmati wisata akhir pekan di Bandung Raya, misalnya, adalah juga orang-orang dari Jakarta.

Pun dengan pendidikan. Kita paham sekali, para siswa saat ini bosan dan tetap kesulitan belajar jarak jauh. Tapi, jika betul kita khawatir dengan fenomena India, maka kita juga patut khawatir dengan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) mulai Juli mendatang.

Bukan soal vaksinasi tenaga pendidik, meski itu juga soal. Pun bukan soal protokol kesehatan di sekolah. Kekhawatiran kita adalah apakah anak didik, sebagian di antaranya remaja yang sedang labil secara emosional, akan patuh terhadap protokol di luar sekolah? Satu-satunya cara yang relatif aman, hemat kita, jika pemerintah memastikan peserta didik aman dan hanya melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan sebaliknya.

Kalau tak bisa, maka sebaiknya dicari cara yang lebih kreatif. Misalnya membentuk kelompok-kelompok kecil antartetangga satu sekolah untuk belajar virtual, tentu dengan konsekuensi pemerintah membantu melengkapi perangkat keras dan lunaknya.

Kalau tidak, jangan-jangan bukan mudik yang menjadi ancaman mengerikan seperti India, melainkan aktivitas wisata dan pendidikan. Mudah-mudahan tidak. (*)