Sikap Kami: Bahar Bin Smith

Sikap Kami: Bahar Bin Smith



HUKUM itu harus memiliki kesetaraan terhadap semua warga negara. Jika tidak, maka rasa keadilan warga negara yang tercabik. Kasus Bahar bin Smith dan kasus serupa yang perlakuannya berbeda, adalah contoh dari itu.

Jika rasa keadilan yang menjadi tujuan hukum, maka perkara ini sepatutnya tidak lagi dilanjutkan prosesnya. Sebab, kedua belah pihak, Bahar dan korbannya Andriansyah, sudah sama-sama sepakat dan memaafkan. Pengaduan pun sudah dicabut Andriansyah.

Bahwa Andriansyah sebagai korban tak ingin memenjarakan Bahar nyata terlihat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, Selasa. Dia tak mau menjawab pertanyaan hakim dan jaksa. Karena dia sudah sepakat untuk berdamai. “Tanpa dipaksa siapa-siapa,” katanya.


Betul, pasal yang diterapkan jaksa dalam kasus ini bukan delik aduan. Tetapi, bukankah bisa kita anggap ketertiban yang dikacaukan oleh tindak penganiayaan itu sudah enyah dengan adanya perdamaian?

Apa yang dilakukan Bahar dan diderita Andriansyah, sejatinya, bukan tindak penganiayaan satu-satunya di negeri ini. Banyak kasus-kasus penganiayaan yang ujungnya berdamai dan tak dilanjutkan ke proses hukum.

Tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) kasus ini, misalnya, pada Mei tahun lalu juga pernah terjadi penganiayaan. Konstruksi kasusnya pun hampir sama, menimpa pengemudi taksi online seperti Andriansyah.

Dugaan penganiayaan itu dilakukan seorang pria berinisial NAM. Korbannya William Barita Limbong. Korban juga luka parah di bagian wajah hingga tulang rusuk. Kira-kira serupalah seperti kondisi Andriansyah sehabis dipukul Bahar.

Saat itu, polisi Polres Bogor menghentikan penyelidikan setelah kedua pihak sepakat untuk berdamai. Termasuk juga, korban mengajukan permohonan pencabutan laporan polisi (LP).

Itu pula yang terjadi pada kasus dugaan penganiayaan dengan korban terhadap Dita Aditia Ismawati sekitar lima tahun lalu. Terduga pelaku adalah pria berinisial MP, seorang anggota DPR. Kasusnya dihentikan ketika kedua pihak sepakat berdamai, meminta maaf, dan mencabut laporan.

Kita nukilkan pernyataan Agus Andrianto, ketika kasus itu tgerjadi, berpangkat Brigjen dan menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. “Ketika pihak pelapor dan terlapor sudah bersepakat dan merasa adil ketika kasus tidak dilanjutkan, maka pihak kepolisian tidak bisa memaksa,” kata Agus yang kini berpangkat Komjen dan menjadi Kabareskrim Mabes Polri itu.

Kita sepakat dengan pendapat Komjen Agus Andrianto, kalau kedua pihak sudah merasa adil, untuk apa lagi dilanjutkan? Kalau tidak, istilah banyak orang, penjara bisa penuh. Kecuali, kasus ini memiliki dampak yang bisa merusak kehidupan sosial masyarakat. (*)