Ajay Teken Seluruh Izin Prinsip dan Lokasi Proyek

Ajay Teken Seluruh Izin Prinsip dan Lokasi Proyek
Foto: Ahmad Sayuti



INILAH, Bandung - Sebelum terjaring operasi tangkap tangan (OTT) semua kewenangan menandatangani izin prinsip dan lokasi dipegang Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi Hella Haerany saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (26/4/2021).

Sidang berlangsung di ruang dua, selain Hella, dua saksi lainnya yang dihadirkan KPK yakni Metty Mustika sebagai Kadis PUPR Kota Cimahi, dan Aam Rustam sebagai Kasi Izin Pembangunan DPMPTSP.


Dalam keterangannya di hadapan majelis, Hella menyebutkan jika dirinya baru menjabat sebagai kepala DPMPTSP per November 2018. Untuk urusan tekhnis di lapangan dia mengaku tidak mengetahui. Namun sejauh dirinya mempimpin, semua prosedur proses perizinan harus ditempuh secara runut.

”Semenjak saya menjabat semua tahapan harus dilalui. Tidak pernah ada yang dilewati,” katanya.

JPU KPK Budi Nugraha kemudian menegaskan dakam faktanya di lapangan tidak semua tahapan dilalui. Hella pun mengaku jika semua itu diluar kemampuannya, lantaran saat permohonan awal izin pembangunan RSU Kasih Bunda dirinya belum di DPMPTSP.

Selain itu, Hella pun mengaku tidak pernah ada intervensi atau atensi apapun dari pimpinan terkait kepengurusan izin IMB RSU Kasih Bunda. Namun, hanya saja kewenangan penandatangan izin prinsip dan lokasi masih dipegang wali kota.

”Saya sudah tiga kali mengirimkan surat nota dinas soal pendelegasian kewenangan 59 perizinan ke DPMPTSP, di antaranya izin prinsip dan izin lokasi yang hingga kini masih  dipegang KPK,” ujarnya.

Padahal, lanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 96/2012, tentang pelaksanaan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik semua bentuk perizinan sudah harus didelegasikan ke dinas terkait dalam hal ini DPMPTSP.

”Sampai akhirnya Pak Wali (Ajay) kena OTT belum ada respon atau jawaban. Namun, akhirnya dua bentuk perizinan tersebut didelegasikan pada Januari 2021 oleh Pak Ngatiyana,” ujarnya.

”Apa alasan terdakwa saat itu, dan apakah saksi tidak pernah menanyakannya secara langsung,” tanya jaksa KPK.

Hella pun mengaku tidak pernah menanyakannya secara langsung, namun dia pernah berkonsultasi dengan Inspektorat. Lantaran waktu itu ada salah satu penilaian dari komunitas jika pelayanan di DPMPTSP nilainya rendah sebab izin prinsip dan lokasi masih dipegang wali kota.

Selama dirinya mejabat, Hella pun mengaku tidak pernah ada dan tidak tahu adanya titipan dari wali kota atau ada jatah wali kota dalam berbagai proyek perizinan. (Ahmad Sayuti)