Pemkot Bogor Minta Persetujuan DPRD untuk Jatah Hibah Rp52 Miliar

Pemkot Bogor Minta Persetujuan DPRD untuk Jatah Hibah Rp52 Miliar
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor tengah melakukan komunikasi dengan DPRD Kota Bogor terkait bantuan bus by the service (BTS) senilai Rp81 miliar dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Secara rinci, rencana Pemkot Bogor ini telah dijelaskan ke wakil rakyat.

Diketahui, Dishub Kota Bogor juga tengah mengajukan proposal lainnya ke Kemenhub agar mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp52 miliar sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

"Kami sudah sounding ke dewan berkenaan soal BTS, memang harus ada pernyataan persetujuan BTS di Bogor," kata Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo, Minggu (25/4/2021).


Eko menjelaskan, rekomendasi itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9/2020. Selain mengajukan proposal ke pemerintah pusat, salah satu point dalam pasalnya mengharuskan ada pernyataan dukungan dari legislatif yakni DPRD Kota Bogor. 

"Nantinya, jika dana bantuan tersebut turun dapat dijadikan sebagai upaya untuk membantu Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang kini sedang terpuruk," jelas Eko.

Eko juga mengatakan, selain perusahaan daerah yang nantinya menjadi operator dalam program BTS, Pemkot Bogor juga menawarkan kepada badan hukum lainnya.  

"Mereka atau badan hukum juga siap, tinggal porsinya saja untuk berbagi peran dengan enam koridor yang ada," tambah Kepala Dispora Kota Bogor ini.

Eko memaparkan, total anggaran bantuan BTS seharusnya mencapai Rp100 miliar lebih, karena ada refocusing anggaran dialihkan ke penanganan Covid-19 sehingga jumlah bantuanya turun menjadi Rp52 miliar. Saat ini, progam BTS Kemenhub masih berproses dan sudah merambah pada pembahasan nota kerjasama antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan.  

"Pasal per pasal sedang dibahas, kami mengusulkan karena melihat peluang emas kabupaten mundur (mengajukan hibah,red). Bak gayung disambut, BPTJ merespon baik usulan Pemkot Bogor. Kami sudah usulkan enam koridor yang nantinya dilewati bus dengan pelayanan BTS," papar pria yang hobi sepakbola ini.

Eko mengaku, sudah merencanakan penggunaan anggaran sebesar Rp52 miliar itu. Pertama untuk pembenahan prasarana BTS, kemungkinan awal Mei sudah proses lelang.

"Nanti pemenang BMC dan company manajemennya itu siapa, PDJT dan badan hukum lainnya akan menjadi operator. Ada syarat yang harus dipenuhi badan hukum untuk menjadi operator, yakni mengikuti program konversi angkot 3:1," pungkasnya.

Sebelumnya, Nasib PDJT kian tak jelas. Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan nama atas PDJT menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi jalan ditempat. Lebih dari lima bulan berkas Raperda tersebut mandek di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Anggota panitia khusus (Pansus) Raperda PDJT Endah Purwanti mengatakan, saat ini belum ada kelanjutan pembahasan Raperda ini karena DPRD tidak setuju dengan draf Raperda yang diajukan Pemkot Bogor. Dimana didalam judul Raperda yang tadinya perubahan nama atas PDJT menjadi Perumda, diganti menjadi pembentukan baru Perumda Jasa Transportasi. 

"Ini sangat aneh, karena beberapa waktu lalu kami disodorkan draf baru dengan judul yang berubah, dimana judulnya menjadi Pembentukan Perumda Jasa Transportasi. Alasan lain yang membuat Pansus Raperda PDJT belum dapat dibahas yakni dikarenakan belum diterimanya berkas audit keuangan yang menurutnya menjadi syarat utama dimulainya kembali pembahasan Raperda," bebernya.

DPRD hingga kini masih menunggu laporan pertanggungjawaban keuangan penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp35 miliar yang sebelumnya sudah diberikan. Sebab, menurutnya Pemkot Bogor harus menutup buku dulu secara bersih sebelum memulai lembaran baru. 

"Kami sudah sepakat tidak akan memulai pembahasan Raperda sebelum adanya audit. Saat ini aset PDJT nilainya Rp3,6 miliar. Sementara utangnya mencapai Rp4 miliar. Sehingga, Pemkot Bogor tak boleh terlalu menggebu-gebu untuk mendapatkan bantuan BTS senilai Rp81 miliar dari Kemenhub. Sebab, berdasarkan dari Pemenhub Nomor 9/2020 tentang subsidi angkutan umum, BTS dapat diberikan asal perusahaannya sehat," pungkasnya. (Rizki Mauludi)