Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Tuntaskan Masalah Pengangguran

Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Tuntaskan Masalah Pengangguran
net



INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) untuk menuntaskan masalah penggangguran yang kian meningkat, sejak bencana pandemi Covid-19 berlangsung.

Terlebih terjadi peningkatan jumlah presentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup signifikan, pada 2020 lalu. Dimana jumlah TPT Jabar menyentuh angka 10,46 persen atau naik dua angka lebih pada 2019, yang hanya 8,04 persen, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal IV akhir tahun lalu.

Dia melanjutkan, sejauh ini Pemprov sudah mengambil sikap dengan menelurkan program Petani Milenial Juara sebagai salah satu inovasi guna menekan jumlah pengangguran, sekaligus memperkuat ketahanan pangan Jawa Barat. Hanya saja menurutnya, langkah tersebut belum dapat menjawab persoalan secara keseluruhan. Apalagi ketersediaan lahan produktif di Jawa Barat kata Dadang, cukup terbatas.


“Saat ini Pemprov sudah banyak melakukan inovasi, diantaranya program petani milenial. Meskipun menurut saya tidak bisa menjawab persoalan keseluruhan di Jawa Barat, khususnya dalam menangani masalah pengangguran. Ada hal lain yang bisa dilakukan. Beberapa waktu lalu, saya diundang Kementerian PUPR, dimana mereka membahas mengenai pelatihan. Ini menurut saya bisa dilakukan oleh kita, apalagi sudah diatur oleh undang-undang bahwa setiap pekerja harus bersertifikasi,” ujar Dadang kepada INILAH, Minggu (25/4/2021).

“Saya rasa, Pemprov bisa melakukan program berupa pelatihan dan menurut saya ini lebih efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dimana kemampuan skill pekerja dari kita ini didongkrak, agar bisa bersaing sehingga bisa mengurangi tingkat penggangguran terbuka di kita. Serta masih banyak lagi sebenarnya inovasi yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan ini,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini menambahkan salah satu solusi lain yang mungkin bisa dilakukan oleh Pemprov adalah dengan mengajak kerjasama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Jawa Barat. Salah satu contohnya kata Dadang, adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Dia menjelaskan, lahan yang dimiliki oleh PTPN VIII dapat dimaksimalkan oleh Pemprov dalam menekan jumlah pengangguran sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Tinggal bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengajak kerjasama kepada pemerintah pusat dan BUMN tersebut, dalam pelaksanaan skemanya.

“Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN saat ini sudah menjadi program nasional yang sebenarnya bisa didorong oleh BUMN yang ada. Seperti contoh PTPN VIII. Tinggal dibuat aturan atau intervensi dari daerah, dimana semua harus membuka diri dan saling membantu. Apalagi ada peluang dan potensi yang bisa dibangun. Seperti di Pangalengan, 70 persen mata pencaharian masyarakat adalah petani. Sementara lahan hanya 25 persen yang dimiliki masyarakat dan 75 persen lagi oleh BUMN,” kata Dadang.

“Kenapa lahan yang begitu luas tersebut tidak dikerjasamakan oleh pemerintah kita, supaya bisa digarap oleh masyarakat. Kita harus sadar, selama Covid-19 ini sektor ekonomi yang bertahan adalah pertanian. Tinggal dibutuhkan ruang kerjasama yang bagus, dalam pemanfaatannya agar lebih maksimal. Sehingga dalam lahan yang dimiliki oleh BUMN tersebut, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk produksi di bidang pertanian. Selain bisa mengurangi pengangguran kita, juga bisa memperkuat ketahanan pangan kita,” sambungnya.

Dia berharap, peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memulai kerjasama dengan BUMN. Guna mengatasi masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat yang kian mengkhawatirkan, seiring belum meredanya pandemi Covid-19 sejak satu tahun terakhir.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar ini dan memulai penjajakan, agar satu-satu persoalan di kita ini ada solusinya. Apalagi yang saya khawatirkan, jangan sampai jumlah pengangguran kita ini semakin banyak karena belum berakhirnya bencana yang sedang kita alami saat ini,” tutupnya. (Yuliantono)