Bupati Cirebon Kecewa dengan Kinerja Sekda?

Bupati Cirebon Kecewa dengan Kinerja Sekda?
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon Imron diduga kecewa dengan kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Rahmat Sutrisno. Kuat dugaan, kekecewaan tersebut karena selama ini komunikasi dan kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terhambat.  

Imron pun diduga melakukan sindiran keras namun dengan cara halus. Langkahnya, berupa pengoptimalan kinerja setiap asisten di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon. Saat ini setiap SKPD wajib melakukan komunikasi dengan asisten yang membidangi setiap SKPD yang berbeda.

"Ya terjemahkan saja sendiri. Saya fungsikan setiap asisten untuk melakukan komunikasi dengan SKPD, berarti ada maksudnya kan? Ini supaya kinerja semua SKPD bisa terpantau," kata Imron, Minggu (25/4/2021).


Dia menjelaskan, dengan adanya komunikasi tersebut diharapkan kinerja setiap SKPD bisa terpantau dengan baik. Artinya, ketika salah satu SKPD punya masalah, mereka tinggal melakukan koordinasi dengan asisten yang berhubungan dengan SKPD tadi. Dengan begitu, dirinya tinggal menerima laporan dari asisten, dan bukan menerima langsung laporan dari kepala dinas.

"Kalau kemarin-kemarin, komunikasi langsung dengan setiap SKPD. Tapi sekarang yang menangani semua asisten. Biar komunikasinya bisa sejalan dan bisa cepat tertangani kalau ada masalah," ungkap Imron.

Disinggung kenapa persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih carut marut,  menurutnya karena ada komunikasi yang terhambat. Kembali Imron menyinggung kinerja Sekda dan Kadinsos Dadang Suhendra. Menurutnya, selama ini banyak laporan yang masuk tentang tidak beresnya kinerja Sekda dan Kadinsos dalam persoalan BPNT. Saling lempar tanggung jawab, membuat persoalan BPNT di Kabupaten Cirebon selalu tidak ada solusi.

"Ini kan ribut terus masalah monopoli penyalur. Saya kan menerima banyak keluhan dari masyarakat, bahwa kinerja Sekda dan Kadinsos tidak bener. Ya saya harus respon keluhan keluhan tersebut. Jadi kalau mau melihat kinerja anak buah saya, tunggu saja ada laporan dari bawah dan saya akan evaluasi kinerja mereka," jelas Imron.

Terpisah, koordinasi langsung asisten dengan setiap SKPD dibenarkan Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon Hilmi Rivai. Menurutnya, bupati sebenarnya  menginginkan koordinasi bisa dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dirinya menilai, ada tradisi koordinasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon yang selama ini menyalahi aturan.

"Selama ini kan  koordinasi pejabat dari mulai tingkat Kabag hingga Kadis dilakukan langsung kepada Bupati. Padahal, sesuai Tupoksi dan mekanisme yang ada, harusnya koordinasi dilakukan melalui Asda (asisten daerah) terlebih dahulu, sebelum ke Bupati," papar Hilmi.

Hilmi menyebutkan, beberapa SKPD yang berada di bawah Asda I yakni Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan lainnya. Dipastikan,  nantinya pejabat baik tingkat Kabag maupun Kadis pada dinas-dinas tersebut harusnya selalu berkoordinasi dengan Asda I. Baik ketika ada permasalahan maupun tidak ada permasalahan. 

"SKPD yang di bawah koordinasi saya tidak langsung lapor ke Bupati tapi wajib lewat saya. Dari dulu di Kabupaten Cirebon ya seperti ini. Jangankan kepala dinas, kabag-kabag saja berani dilewati dan langsung berkoordinasi dengan bupati. Asisten seperti saya dan yang lainnya, lebih mirip pemain cadangan saja," tukas Hilmi. (Maman Suharman)