Kuasa Hukum Iryanto Makin Opitimis Jelang Pembacaan Vonis, Ini Sebabnya

Kuasa Hukum Iryanto Makin Opitimis Jelang Pembacaan Vonis, Ini Sebabnya
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor- Dinalara Butar-Butar selaku kuasa hukum mantan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Iryanto optimis jelang agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Jumat, (23/4) lusa.

Hal itu karena, terbitnya sanksi teguran tertulis dari Propam Polda Jawa Barat kepada mantan Kasat Reskrim Polres Bogor AKP BC karena dianggap melanggar prosedur operasi tertangkap tangan (OTT) terhadap kliennya.

"Dalam sidang Propam Polda Jawa Barat pekan kemarin, AKP BC mantan Kasat Reskrim Polres Bogor mendapatkan teguran tertulis karena dianggap melanggar prosedur dalam OTT klien kami pada Rabu, (1/3) tahun lalu. Dengan fakta itu maka kami pun semakin optimis klien kami bisa bebas murni," kata Dinalara kepada wartawan, Senin, (19/4).


Ibu empat orang anak ini menerangkan selain Mantan Kasat Reskrim Polres Bogor, jajaran Kanit dan juga anggota yang terkibat OTT bakal di sidang oleh Propam Polda Jawa Barat.

"Walaupun  yang disidang Propam Polda Jawa Barat kemarin perihal penyitaan uang pribadi hasil pengembalian hutang Kepala BPBD Kabupaten Bogor Yani Hassan ke Iryanto, tetapi Propam berjanji akan mensidang perkara dugaan pelanggaran OTT lainnya dimana ada penjebakan karena dalam OTT Iryanto yang memberikan suap ialah warga binaan atau narapidana kasus perkara penggelapan uang setelah majelis hakim PN Tipikor mengumumkan vonis kepada terdakwa Iryanto," terangnya.

Dinalara yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Unpak) ini menuturkan dalam keterangan saksi ahli hukum pidana, Dr. Chairul Huda, SH. MH ahli hukum pidana daei Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta menyebutkan bahwa dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) harusnya ada  pemberi dan penerima suap sedangkan kasus Iryanto yang diperkarakan hanya tersangka penerima suap hingga dianggap kurang lengkap

"Dalam pasal 12 huruf A kata saksi ahli pidana  Chairul Huda harus ada kesepamahaman antara penyuap dan penerima suap lalu terjadilah kasus penyuapan, penyuap dan perima suap juga harus menjadi tersangka hingga saya lihat dakwaan tersebut belum cukup atau kurang lengkap hingga bisa dikataan yang terjadi pada OTT ialah baru percobaan penyuapan," tutur Dinalara.

Ia menjelaskan mengenai ancaman pasal 12 huruf B dalam dugaan gratifikasi tersangka Iryanto bisa dikatakan tidak cermat, karena pejabat publik atau aparatus sipil negara (ASN) yang menerima gratifikasi berupa uang atau materil lainnya maka memiliki waktu 30 hari untuk melaporkannya.

"Pejabat publik atau ASN itu punya waktu 30 hari untuk melaporkan gratifikasinya kepada pihak berwenang untuk dijadikan barang milik negara, kalau belum sehari tersangka Irianto dikatakan menerima uang Rp 50 juta dari pemberi maka ancaman pasalnya tidak tepat," jelasnya.

Terkait ancaman pasal 12 huruf e yaitu dugaan pemerasan kepada tersangka mantan Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor jugq dikatakan tidak jelas hingga sesuai ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP,  maka apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

"Kalau dalam kasus tersangka Iryanto  juga tidak ada unsur pemaksaan atau pemerasan maka ancaman pasal 12 huruf e bisa dikatakan tidak jelas hingga maka apabila dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan maka dakwaan tersebut batal demi hukum sesuai paal143 (2) KUHAP. Hal itulah yang membuat kami optimis menjelang pembacaan vonis," papar Dinalara. 


Dihubungi terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Bambang Winarno menyampaikan dalam agenda sidang pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Iryanto mendapatkan sanksi penjara selama 3,6 tahun.

"Kami hanya menunggu pembacaan vonis majelis hakim Tipikor Bandung saja yang sempat tertunda selama tiga kali, upaya maksimal sudah kami lakukan dalam perkara dugaan OTT pada mantan Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor," tukas Bambang. (Reza Zurifwan)