Dorong DOB Bogor Timur dan Bogor Barat, Anggota DPR Temui Menko Perekonomian

Dorong DOB Bogor Timur dan Bogor Barat, Anggota DPR Temui Menko Perekonomian
Istimewa



INILAH, Bogor- Upaya mensukseskan pencabutan morotarium pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) oleh pemerintah pusat tidak hanya dilakukan oleh Bupati Bogor maupun Gubernur Jawa Barat, tetapi juga anggota DPR RI asal Kabupaten Bogor Mulyadi.

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini pun melakukan gerilya untuk bertemu Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Dalam pertemuan gerilya  ke Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, saya meminta khusus Kabupaten Bogor dicabut morotarium pemekaran wilayahnya hingga terbentuk DOB Bogor Barat maupun Bogor Timur," kata Mulyadi kepada wartawan, Minggu, (18/4).


Ayah tiga orang anak ini optimis, Airlangga Hartarto yang pernah terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor ini mendukung pemekaran wilayah di Bumi Tegar Beriman.

"InsyaAllah beliau setuju, selama saya memaparkan alasan dicabutnya morotarium khusus untuk Kabupaten Bogor ia sangat memahami, mendukung dan mendorong karena Ketua Umum Partai Golkar tersebut pernah berangkat ke Gedung DPR / MPR RI dari Dapil Kabupaten Bogor," sambungnya.

Mulyadi menuturkan alasan lain, dimekarkannya Bogor Barat dan Bogor Timur menjadi kabupaten yang terpisah dari Kabupaten Bogor ialah demi meningkatkan perputaran ekonomi dan pelayanan masyarakat.

"Kabupaten Bogor itu layaknya provinsi karena jumlah penduduknya kurang lebih 6 juta jiwa sehingga pelayanan tidak akan maksimal dengan terbatasnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) dan luasnya wilayah, saya meminta pemerintah pusat membuka matanya," tutur Mulyadi.

Selain mensukseskan DOB Bogor Barat dan Bogor Timur, ia juga meminta Menteri Kordinator Bidang Perekonomian RI untuk mendukung terwujudnya Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II.

"Dekat dengan ibu kota negara dan Istana Bogor, ternyata di wilayah timur Kabupaten Bogor masih banyak desa yang terbilang tertinggal, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkqn angka rata-rata lama sekolah maka pemerintah pusat harus juga membangun Jalan Puncak II. Jangan pemerintah pusat membangun desa tertinggal di luar Pulau Jawa tetapi yang didepan mata malah dibiarkan," pintanya.

Terpisah, dalam rapat paripurna Gubernur dan DPRD Jawa Barat Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Kabupaten Bogor Timur dan Indramayu Barat, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati Bogor Ade Yasin secara tegas menyatakan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Timur sangat layak dan urgent untuk segera dilakukan,  mengingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor  sudah overload dan sangat padat. 

"Penduduk kita sudah overload dan sangat padat, pemekaran Kabupaten Bogor Timur ini kebutuhan sangat urgent. Karena luas wilayahnya juga cukup besar, maka sekarang ini Kabupaten Bogor bebannya seperti beban Provinsi. Jadi sangat layak untuk di mekarkan guna memajukan pembangunan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor," tegas Ade.

Wanita kedua yang menjabat orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman ini menambahkan pihaknya juga telah memfasilitasi kaitan dengan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Bogor Timur.

"Kami sedang perjuangkan percepatan pembangunan Jalan Puncak II, mudah-mudahan temen-temen bisa mendorong dari berbagai penjuru, karena Jalan Puncak II  ini dapat mempermudah aksesibilitas, karena tidak hanya menghubungkan Bogor dengan Bogor Timur dan  Kabupaten Cianjur, tapi itu juga bisa mempermudah aksesibilitas ke Karawang, orang Bekasi bisa lewat situ. Jalan tersebut istimewa karena dapat mengubungkan tiga provinsi yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta," tambahnya.

Sebelumnya, Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin membeberkan rencana pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur kepada jajaran Komisi I DPRD  Jabar. 

Burhanudin menjelaskan  rencana pembentukan Kabupaten Bogor Timur ini  sudah di usulkan sejak 8 Juni tahun 2015, dimana presidium Bogor Timur menyampaikan aspirasi masyarakat Bogor Timur, melalui surat dengan nomor 041/dpp-ppbt/XI/15 perihal pengantar usulan masyarakat untuk pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur ditujukan kepada Bupati Bogor.

Pemkab Bogor juga sudah mengakomodir usulan itu  dengan merevisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018, kemudian dilakukan kajian potensi Bogor Timur pada tahun 2017 oleh Bappedalitbang bekerjasama dengan pihak ke tiga yang mengacu pada UU 32 tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah dan  PP Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

"Kesimpulan hasil kajiannya bahwa Bogor Timur  layak untuk dimekarkan. Pada 25 Oktober 2017 Pemkab Bogor bersama Presidium Bogor Timur berkonsultasi kepada Kemendagri dan sesuai arahan Kemendagri tahun 2018, Pemkab Bogor bekerjasama dengan tenaga ahli melakukan kajian komperehensif mengenai penegasan batas wilayah antara Kabupaten Bogor dengan calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur," jelas Burhanudin.

Menurutnya, Pada 22 juli 2019 telah dilakukan persetujan bersama antara DPRD Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor mengenai pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur dan pada 26 Juli 2019 Pemkab  Bogor telah menyampaikan usulan pembentukan calon daerah Kabupaten Bogor Timur ke Provinsi Jabar, dengan cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur  terdiri dari 7 kecamatan 75 desa terdiri dari Kecamatan Gunung Putri 10 desa, Cileungsi 12 desa,  Klapanunggal 9 desa, Jonggol  14 desa, Cariu 10 desa , Sukamakmur 10 desa,  dan Tanjungsari 10 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa.

"Untuk peta wilayah dan batas wilayah yakni, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Induk atau Kabupaten  Bogor," paparnya.

Burhanudin melanjutkan rencana lokasi calon ibukota Kabupaten Bogor Timur saat ini tersedia lahan seluas 15 hektar  berada di Desa Singasari Kecamatan Jonggol. Pemkab Bogor juga sudah menyiapkan dana hibah sebesar 20 miliar per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian. 

Dana itu akan dialokasikan untuk sewa kantor, operasional peralatan dan perlengkapan kantor, serta pembelian kendaraan roda empat. Pada prinsipnya kami dengan DPRD sudah setuju ketika keluar PP tentang daerah persiapan maka akan dialokasikan 20 miliar untuk Bogor Timur dan 23 miliar untuk Bogor Barat karena luas wilayahnya lebih besar yang mencakup 14 Kecamatan. 

"Berkaitan dengan pegawai, ada sekitar 3.360 orang yang akan dilimpahkan  terdiri dari ASN yang saat ini bertugas di daerah induk dan ASN yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan, sedangkan untuk Bogor Barat ada sekitar 4.359 orang ASN yang akan dilimpahkan. Selain itu dari segi pendapatan asli daerah (PAD), Bogor Timur menghasilkan lebih dari Rp 500 milyar pertahunnya hingga menyakinkan apabila wilayah tersebut dimekarkan oleh pemerintah," lanjut Burhanudin. (Reza Zurifwan)