Begini Rupanya Awal Ajay Terjerat Suap RSU Kasih Bunda

Begini Rupanya Awal Ajay Terjerat Suap RSU Kasih Bunda



INILAH, Bandung – Wali Kota Nonaktif Cimahi, Ajay M Priatna terjerat kasus dugaan korupsi. Bagaimana kasus ini pertama kali tercium KPK?

Jaksa penuntut umum KPK, Budi Nugraha menyebutkan kasus ini berawal sekitar tahun 2018. Saat itu, Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda berencana melakukan proyek pembangunan Gedung B dengan memperluas dan menambah bangunan rumah sakit menjadi 12 lantai.

“Sebelum semua dilakukan, RSU Kasih Bunda harus mengurus beberapa perizinan ke Pemkot Cimahi,” kata Budi dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (14/4/2021).


Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RSU Kasih Bunda, kemudian menghubungi temannya Dominikus untuk dipertemukan dengan terdakwa selaku Wali Kota Cimahi. 

Saat itu, Ajay yang merupakan politisi PDI Perjuangan, siap membantu perizinan. Tapi dia mengajukan syarat, pengerjaan dilakukan oleh rekannya yang juga seorang pengusaha Ahmad Syaikhu.

Setelah itu, Ajay dan Hutama beberapa kali melakukan pertemuan di kafe dan rumah makan, baik di Cimahi maupun di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, Ajay diduga meminta uang senilai Rp 3.2 miliar 

Penyerahan uang dilakukan oleh staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui orang kepercayaan Ajay Priatna. Sampai pada akhirnya orang-orang itu diamankan di salah satu kafe di Kota Bandung. 

Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum KPK Budi Nugraha menyebutkan, terdakwa sebagai Wali Kota Cimahi telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji. 

“Yakni menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp1,6 miliar lebih  dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik RSU Kasih Bunda,” katanya. 

Padahal, lanjutnya, patut diduga jika hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa sebagai Wali Kota Cimahi tidak mempersulit perizinan pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. 

Ajay dijerat dengan tiga pasal sekaligus. Pertama yaitu Pasal 12 huruf a UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kedua, Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Kemudian, Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (ahmad sayuti)