Ali Rasyid Minta Pemprov Jabar Sikapi Serius Penambangan Pasir Gunung Galunggung

Ali Rasyid Minta Pemprov Jabar Sikapi Serius Penambangan Pasir Gunung Galunggung



INILAH,Tasikmalaya,- Anggota DPRD Fraksi Partai Gerinda, Ali Rasyid mendesak Pemprov Jabar serta Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jabar segera mengambil langkah cepat dalam menyikapi aktivitas penambangan pasir Gunung Galunggung.

Menurut Ali Rasyid, persoalan tersebut harus menjadi fokus perhatian mengingat kondisi masyarakat sekitar yang terus dilanda kekhawatiran dan kecemasan.

"Kami di DPRD mendapatkan banyak keluhan terkait penambangan pasir khususnya di kawasan Gunung Galunggung tepatnya di Leuweung Keusik, Desa Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Saat ini mereka dalam kondisi ketakutan, penderitaan dan kekhawatiran yang sangat besar karena sebuah perusahaan sudah mendapatkan izin operasi untuk mendapatkan penambangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang terbit pada tahun 2019," ujarnya.


Ali Rasyid menegaskan, pihaknya menyadari kewenangan pemberian izin saat ini bukan lagi berada di level provinsi. Hal itu menyusul keluarnya UU No.3 Tahun 2020 yang mengatur ewenangan izin penambangan tersebut sekarang diambil alih oleh pusat.

Namun, tentu saja Pemprov Jabar dan ESDM tetap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Setidaknya memberikan rekomendasi kepada pusat agar menghentikan aktivitas penambangan tersebut.

Jangan sampai aspirasi masyarakat dan perjuangan panjang dalam melakukan aksi besar-besaran sejak tahun 2012 ke Pemkab Tasikmalaya, ribuan tanda tangan warga sebagai bentuk penolakan kegiatan tambang bahkan penyampaian kajian ilmiah yang sudah disampaikan ternyata diabaikan begitu saja.

"Ada banyak alasan dan pertimbangan kenapa penambangan di Kawasan Gunung Galunggung harus dihentikan. Pertama tentu saja karena alasan rusaknya ekosistem di kawasan tersebut. Kemudian rusaknya daerah resapan air yang akan mengundang banjir bandang dan longsor," tegas Ali Rasyid.

Alasan lainnya lanjut Ali Rosyid daerah Leuweung Keusik juga berfungsi sebagai tanggul alam penahan lahar letusan Galunggung. Jika kawasan tersebut rusak lanjutnya, maka bencana alam akibat letusan Gunung Galunggung bisa sangat besar,lahar panas akan lebih mudah masuk ke kawasan warga

Aktivitas penambangan juga secara tidak langsung mengancam hilangnya kearifan  lokal yang merupakan cagar alam budaya di wilayah kaki Gunung Galunggung. Namun yang tidak kalah penting juga eksploitasi secara besar-besaran di lereng dan wilayah kaki Gunung Galunggung jelas berpotensi terjadinya bencana besar lainnya.

"Di Leuweung Keusik sendiri ada belasan mata air yang menjadi sumber air buat kehidupan masyarakat kalau ini digali maka sumber air tersebut akan hilang dampak kerusakan pasca digali akan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan kawasan dan siapa yang akan bertanggung jawab? belum infrastruktur jalan yang akan rusak karena mondar mandirnya truk pengangkut pasir," ujarnya.

Lebih lanjut Ali Rasyid menambahkan, sebagai kawasan cagar budaya dan lokasi wisata unggulan di Kabupaten Tasikmalaya bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan Geopark Galunggung, semestinya pemerintah tidak memberikan izin bagi pengusaha yang berniat merusak alam dengan dalih ekonomi.

Sumber air yang mengalir dari Gunung Galunggung mestinya dimanfaatkan untuk pengembangan pangan, baik dibidang pertanian ataupun perikanan, pemerintah bisa saja mengembangkan kawasan galunggung sebagai kawasan minapolitan atau kawasan pertanian dan perikanan terpadu.

"Kami tentu mengapresiasi beberapa waktu lalu saudara Wakil Gubernur bersama Kepala Dinas ESDM meninjau ke lapangan, tapi datang kelapangan saja tidak cukup harus ada tindakan nyata yang bisa membuat masyarakat tenang dan tersenyum. Kami mohon, jangan bermain-main dengan rakyat,dengan mengeluarkan pernyataan dihentikan sementara. Yang harus dilakukan adalah hentikan secara total," tegas Ali Rasyid.

"Permintaan kami  memohon kepada Pemprov Jabar yaitu Gubernur dan Dinas ESDM untuk tetap bertanggung jawab dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kementrian ESDM supaya membatalkan, mencabut izin yang sudah dikeluarkan tersebut dan meminta kepada Kementrian ESDM untuk meninjau ulang semua izin pertambangan yang di Kawasan Gunung Galunggung Tasikmalaya," pungkasnya.***