Larangan Mudik, Dishub Jabar Pastikan Penyekatan Jalur dan Siagakan Petugas Cek Poin 

Larangan Mudik, Dishub Jabar Pastikan Penyekatan Jalur dan Siagakan Petugas Cek Poin 
net



INILAH, Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat masih menunggu arahan Kementerian Perhubungan mengenai kebijakan larangan mudik di musim lebaran tahun 2021 ini. Khususnya mengenai teknis pelaksanaan, termasuk antisipasi dan sanksi yang diberlakukan. 

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jawa Barat Hery Antasari memastikan, penyekatan jalur keluar masuk di perbatasan hingga menyiagakan petugas di check point pun akan tetap ada. Hanya saja, mengenai titik penyekatan belum dipastikan sebab pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. 

“Sebentar lagi lah mungkin, keluar surat dari Kemenhubnya. Tapi sementara itu sudah ada komunikasi dari SE (seurat edaran)," ujar Hery, Kamis (8/4/2021). 


Mengenai pelaksanaan teknis sendiri memang sudah mulai disiapkan. Seperti penyekatan atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Sejauh ini, dia berpatokan pada aturan yang tertuang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kalau tidak diperbolehkan (mudik), sanksi gambarananya seperti PSBB, dari mulai admisnitratif, denda, sampai dibalikkan,” katanya. 

Dia mengatakan, pihaknya belum melakukan sosialisasi secara langsung mengenai kebijakan dari pemerintah pusat tersebut. Sebab, dikhawatirkan bilamana ke depan terjadi perubahan.

"Saya masih menunggu peraturan menteri perhubungannya ya, takutnya nanti ada hal yang baru, ada hal teknis yang tidak sesuai, kemudian sosialisasi sudah kadung dilakukan," kata Hery.

Kendati demikian, Hery menambahkan, pihaknya berpegangan kepada Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dari Satgas Covid-19 nasional. Secara teknis, juga pihaknya  berpatokan kepada surat edaran nomor 24 tahun 2021 dari Kemenhub.

"Itu jadi materi yang kita sosialisasikan, tapi tidak secara langsung ke PO dulu, takut ada perubahan,” imbuh dia. 

Diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/3/2021). 

Menko PMK menyebutkan, larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan pada 6-17 Mei 2021. Tujuannya, untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. (Rianto Nurdiansyah)