Sikap Kami: Madu dan Racun Infrastruktur

Sikap Kami: Madu dan Racun Infrastruktur



WASKITA Karya sedang dirundung malang. Bukan karena Profesor M, komisaris independennya. Mereka mengalami kerugian hingga Rp7,38 triliun sepanjang 2020.

Waskita Karya adalah satu di antara sejumlah BUMN Karya di republik ini. Kondisi lainnya tak jauh beda. Jika tidak merugi, keuntungan melorot drastis. Jauh misalnya dibanding Bank BJB, BUMD Jawa Barat yang profitnya terus meroket.

Ada tiga pasal penyebab utama kerugiannya: beban pinjaman, investasi jalan tol, dan kegagalan divestasi jalan bebas hambatan itu. Pandemi Covid-19 salah satu alasan. Tapi, bukan satu-satunya. Kegagalan lain karena proyeksi bisnis yang tak tercapai.


Waskita Karya adalah potret kita saat ini. Membangun infrastruktur tanpa proyeksi yang presisi. Setidaknya pada beberapa sektor pembangunan infrastruktur.

Beberapa tahun terakhir, kita begitu bernafsu membangun bandar udara, misalnya. Bahkan, tak sedikit berkelas bandara internasional. Itulah yang kemudian kita bangga-banggakan.

Ternyata, ambrol. Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyatakan sejumlah bandara internasional tak layak karena jalur internasionalnya yang sangat sepi. Muncul saran, bandara internasional “dinasionalkan” saja.

Salah satu bandara yang terbelit masalah itu, justru terdapat di Jawa Barat. Malu juga kita mendengar orang bilang BIJB sebagai bandara bengkel pesawat. Tapi, seperti itulah kenyataan yang mendekati. BIJB tak presisi karena –salah satunya—kita gagal menuntaskan Jalan Tol Cisumdawu.

Pun dalam pembangunan jalan tol, proyek yang bikin Waskita Karya nyaris bokek. Di mana-mana dibangun jalan tol. Dibangun dengan pinjaman –korporasi pelat merah—yang untuk membayar bunganya pun tertatih-tatih. Sebab, secara faktual, proyek tersebut tak layak secara ekonomi.

Salah satu jalan tol yang gagal secara ekonomis itu Jalan Tol Sumatera, kebetulan dikerjakan Waskita Karya. Padahal, itu salah satu jalur tol terpanjang dan karena itu perlu dana sangat tinggi. Pun Jalan Tol Kalimantan Timur. Warga setempat menjerit karena tarifnya terlalu mahal.

Tentu saja, muncul kilah, jalan tol dibangun untuk kepentingan distribusi barang, selain orang. Dia dibangun untuk kebutuhan masa depan. Tapi, tentu harus ada perhitungan finansial yang tepat di tengah kantong kas negara yang kembang kempis.

Ke depan pun kita akan terus bertanya-tanya dalam keraguan, apakah pembangunan infrastruktur sudah memiliki perhitungan matang? Termasuk misalnya, rencana pembangunan istana di ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara. Rencananya terus bergulir meski negara sedang membutuhkan duit tak sedikit untuk mengatasi pandemi.

Pertanyaan lain yang perlu dijawab: untuk siapa pembangunan infrastuktur, termasuk istana baru? Kebutuhan masyarakat atau kebutuhan citra? (*)