KI Jabar Menggandeng Kantor Arsip Unpad Guna Menghadirkan Arsiparis Profesional

KI Jabar Menggandeng Kantor Arsip Unpad Guna Menghadirkan Arsiparis Profesional
Istimewa



INILAH, Bandung- Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Arsip Universitas Padjadjaran (Unpad) guna menjadikan penyelenggaran kearsipan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, maka akan hadir arsiparis profesional yang bekerja berdasarkan prinsip Undang-Undang Komisi Informasi Publik dan Undang-Undang Kearsipan. 

Sinergitas antara KIP Jabar nersama Kantor Arsip Unpad ini terselenggara dalam kegiatan Webinar Nasional bertema “Arsip Digital Sebagai Bagian Dari Upaya Melaksanakan Keterbukaan Informasi Pada Masa Pandemi Covid-19”, pada hari Senin (5/4/2021). 

Ketua Komisi Informasi Jawa Barat Ikang Faisal mengatakan, keterkaitan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tersebut sangatlah relevan. 


"Karena UU KIP mengatur tentang bagaimana informasi harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sedangkan UU Kearsipan menjelaskan tentang Informasi yang masuk dalam kategori statis sifatnya adalah terbuka," ujar Ijang.

Menurut dia, Lembaga Kearsipan juga harus mengutamakan pelayanan Informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi langsung pada pengguna. Oleh karena itu, harus ada komponen penting pada pelayanan informasi, yakni fasilitas dan tenaga profesional petugas layanan informasi. 

Terlebih, menurut dia, pada era informasi saat ini, sebagian masyarakat hidup dengan cara mengelola dan menghasilkan informasi. Dengan kata lain, masyarakat mendapatkan penghasilan dari pekerjaan-pekerjaan mengumpulkan, memproses, serta menyebarluaskan informasi. 

"Sehingga tidak dapat dipungkiri besarnya peran teknologi informasi, dalam hal ini penggunaan teknologi modern dan multimedia dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penemuan kembali, serta mengkomunikasikan informasi," paparnya. 

Terkait dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  maka mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. 

"Bahwa keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik," jelasnya. 

Sementara, berbicara tentang Informasi Publik dan Badan Publik, tidak terlepas dari Kearsipan sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-Undang ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip dan kaidah sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang handal. 

"Disamping itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu," pungkasnya. 

Adapun kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sambutan kepala kantor Arsip Unpad, dan acara dibuka langsung oleh Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal. 

Webinar Nasional ini diselenggarakan secara blended baik itu online dan offline dengan menghadirkan pembicara dari Komisi Informasi Pusat RI, yaitu Hendra J. Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Andi Kasman, S.E., M.M., Kepala Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Erwin Kustiman, S.S, S.Sos., M. Ikom., Corporate Secretary Pikiran Rakyat, dan terakhir Yoseph Ismail Nurhasan, ST., M.T., Staf Direktorat Perencanaan dan Sistem Informasi Unpad. 

Sementara itu, Kepala Kantor Arsip Universitas Padjadjaran N.R. Anita Trikusumawati, S.E., M.M., dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada KI Jabar atas terselenggaranya webinar nasional kolaborasi antara kantor arsip Unpad bersama KI Jabar ini. Dia berharap kegiatan kerjasama seperti ini akan terus dilaksanakan sebagai kegiatan rutin. 

"Untuk menambah wawasan para arsiparis terkait keterbukaan informasi public sesuai dengan regulasi UU nomor 14 tahun 20008 tentang keterbukaan informasi public," ujar Anita.  

Adapun Hendra J. Kede selaku pemateri dari KI Pusat menjelaskan poin-poin penting terkait Arsip bagian dari dokumen informasi public, Berbicara tentang arsip dan keterbukaan Informasi Publik.

"Jelas  bahwa arsip itu adalah tulang punggung terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik sebagai jaminan terlayaninya hak azazi dan hak konstitusional atas insformasi," katanya.

Pemateri lainnya Dr. Andi Kasman, S.E., M.M., Kepala Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), dalam pandangannya bahwa saat ini diperlukan akselerasi yang memadai untuk mendorong pengembangan budaya E-Arsip terlebih dalam masa new normal saat ini yang semua masyarakat menggunakan social media dalam menambah wawasan dan pengetahuannya.

Pada kegiatan webinar nasional ini diikuti  275 perserta yang mewakili berbagai instansi baik perguruan tinggi, kementerian, pemerintah daerah, lembaga vertical dan mahasiswa. Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias dalam menyampaikan pertanyaan, saran, dan pandangan, dan semuanya telah mendapatkan tanggapan dari pemateri. Secara umum, kegiatan ini berjalan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. (riantonurdiansyah)