Sikap Kami: Beban Berat Kapolri

Sikap Kami: Beban Berat Kapolri



KASIHAN kita terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Beragam masalah dia hadapi. Di dalam dan luar institusi polisi. Harusnya, anggota kepolisian mendukungnya tanpa reserve.

Beban Kapolri berat karena banyak yang dia urusi. Mulai dari persoalan kamtibmas hingga bulutangkis dan balap sepeda. Betapapun, sebagai Sekjen PB PBSI, sudah pasti apa yang terjadi di All England, misalnya, jadi pikirannya juga.

Di lingkup internal dan eksternal kepolisian, Sigit sebenarnya telah mengawalinya dengan baik. Dia kunjungi tokoh lintas agama dan memunculkan kesejukan. Tak banyak Kapolri yang mengawali tugasnya seperti itu.


Padahal, situasi ketika dia dilantik jadi Kapolri, luar biasa panasnya. Kasus Habib Rizieq Shihab, KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, teror di banyak tempat, terjadi. Resistensi kepolisian cukup tinggi. Apalagi, belakangan, muncul pula survei kepercayaan publik terhadap kepolisian, menurun.

Sigit menuju kursi Kapolri dengan jargon presisi. Transparansi dan akuntabilitas ada di dalamnya. Hanya saja, dalam pengejawantahannya di lapangan, tak semudah membalik telapak tangan.

Teranyar, misalnya, muncul persoalan atas Telegram Kapolri tentang larangan media meliput dan menayangkan upaya dan tindakan arogansi aparat kepolisian. Telegram itu hanya berumur sehari. Sigit langsung mencabutnya setelah mendapat penolakan dari berbagai kalangan, terutama pers dan pemerhati hak-hak sipil.

Dengan kebesaran hatinya, dia meminta maaf. Sungguh, sangat sulit kita menemukan pejabat saat ini yang berani menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kekeliruannya. Sigit mengambil alih tanggung jawab salah tafsir yang dilakukan anak buahnya. Begitulah pemimpin sesungguhnya.

Maka, dalam ruang sempit ini, kita pun mengajukan saran untuk Jenderal Sigit. Ini terkait penyidikan “unlawful killing” KM 50. Penyidik Polri telah menetapkan tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka.

Demi transparansi yang diusung Kapolri, sepatutnya identitas tersangka ikut diumumkan. Sebatas inisial pun jadi. Setidaknya, itulah yang akan mengurangi syakwasangka publik terhadap penanganan kasus yang menyita perhatian ini. Polri harus belajar dari betapa sinisnya publik menanggapi informasi kematian EPZ, tersangka lain. Pasalnya, dia diketahui meninggal dunia pada 4 Januari 2021 dan baru diumumkan hampir tiga bulan kemudian.

Kapolri harus menyingkirkan keraguan-keraguan publik. Caranya: menjunjung profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. (*)