Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Lapas Bogor Sediakan Pos Bantuan Hukum

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Lapas Bogor Sediakan Pos Bantuan Hukum
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bogor melakukan kesepakatan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih di Aula Graha Sahardjo Lapas Bogor, Rabu (31/3/2021). Kesepahaman itu ditandatangani Kepala Lapas Bogor Y Waskito dan Ketua LBH Sinar Asih Endeh Herdiana.

Waskito mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan LBH Sinar Asih yang membantu menyediakan jasa advokat hukum. Pihaknya mengupayakan kerja sama ini ke depannya dapat berlanjut karena sangat membantu WBP atau tahanan selama proses hukum berlangsung.

"Posbakum sendiri adalah Lembaga Sosial Pemberi Bantuan Hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan aturan perundang-undangan tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu," katanya.


Dia melanjutkan, PKS ini diharapkan memberi pelayanan hukum pada posbakum di Lapas Bogor sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan hukum yang dihadapi warganya melalui kegiatan konsultasi, informasi, serta nasihat hukum bagi pihak yang tidak mampu.

"Kami juga melakukan edukasi penyuluhan hukum. Saya ucapankan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih yang telah memberikan edukasi terkait penyuluhan hukum kepada warga binaan khususnya tahanan Lapas Bogor," terangnya.

Waskito menjelaskan, kegiatan penyuluhan hukum diselenggarakan dalam rangka memberikan wawasan dan pemahaman hukum kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. 

"Kegiatan ini diikuti 40 warga binaan dimulai pada pukul 10.00 WIB dan dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, Endeh Herdiana memaparkan pihaknya ingin memberikan pelayanan konsultasi serta bantuan hukum secara gratis, khususnya kepada WBP atau tahanan di Lapas Bogor.

"Kami juga memberikan penyuluhan terkait bantuan hukum. Bahwa bantuan hukum harus benar-benar dimanfaatkan oleh orang miskin dalam rangka memperoleh akses keadilan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)