Menyoal Dualisme SOKSI

Menyoal Dualisme SOKSI



Akhir pekan ini menjadi momen penting bagi keluarga besar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jawa Barat. Salah satu organisasi kemasyarakatan tertua di Tanah Air ini bakal melangsungkan musyawarah daerah (Musda) yang diawali dengan rapat pimpinan daerah (Rapimda). Yang menarik, Musda kesepuluh ini menjadi yang pertama setelah akhir tahun 2020 lalu muncul “SOKSI lain” di Jawa Barat. Dualisme ini menandai fase baru SOKSI Jawa Barat yang selama puluhan tahun sebelumnya solid sebagai satu kesatuan.

Lalu, jika ada yang bertanya siapakah pemilik sah SOKSI, setidaknya ada dua hal yang bisa menjadi rujukan untuk memudahkan jawabannya. Sebagai negara hukum, tentu saja pijakan utama adalah produk hukum. Sebagai organisasi yang telah melewati tiga babak sejarah Republik, aspek historis menjadi pertimbangan lain yang tak kalah pentingnya. Jika dua matra itu sudah dimiliki, sejatinya tidak ada lagi polemik keabsahan sebuah entitas. Jawaban atas pertanyaan tersebut turut menentukan nasib SOKSI Jawa Barat itu sendiri.

Dualisme SOKSI


Di tingkat nasional, terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai Ketua Umum SOKSI. Lengkap dengan susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) masing-masing. Ahmadi Noor Supit di satu kutub, Ali Wongso Sinaga di kutub lainnya. Ahmadi Noor Supit ditetapkan menjadi ketua umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI SOKSI di Jakarta pada 24-26 Juli 2020. Adapun Ali Wongso terpilih dalam Munas X SOKSI tiga tahun sebelumnya di kota yang sama.

Apakah Munas XI yang memilih Ahmadi Noor merupakan kelanjutan dari Munas X yang menetapkan Ali Wongso? Tentu saja bukan. Munas XI/2020 merupakan kesinambungan dari Munas X yang berlangsung di Cilegon, Banten, pada 20 Mei 2015. Kala itu, Munas X/2015 secara aklamasi memilih Ade Komarudin sebagai Ketua Umum SOKSI. Sementara itu, Munas X/2017 merupakan episode lanjutan dari Munas IX yang berlangsung di Bogor pada 2010 silam. Nah, dari Bogor itulah babak baru dualisme SOKSI bermula.

Sampai 2010, hanya ada satu SOKSI di Indonesia. Benih-benih keretakan organisasi yang berdiri pada 20 Mei 1960 ini bermula sejak hari kedua berlangsungnya Munas IX pada 22 Mei 2010. Merujuk pada dokumen putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 48/G/2020/PTUN-JKT Tanggal 7 September 2020, pemicunya adalah pembahasan Tata Tertib Munas IX, khususnya pasal 41 dan 45 yang membahas persyaratan calon Ketua Umum SOKSI. Pembahasan tata tertib ini kemudian berlarut hingga berakhirnya Munas keesokan harinya. Munas berakhir deadlock dan memberikan mandat kepada pendiri SOKSI, Suhardiman, untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Tak semua peserta sepakat dengan keputusan Munas. Sebagian peserta “melanjutkan” Munas untuk kemudian memilih Rusli Zainal sebagai Ketua Umum SOKSI dan Ali Wongso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Adapun Suhardiman sebagai pengambil wewenang Munas mengeluarkan  sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya menetapkan Ade Komarudin sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI masa bakti 2010-2015.

Penetapan ini ditindaklanjuti dengan serah terima jabatan dari Ketua Umum SOKSI 2005-2010 Syamsul Mu’arif kepada Ade Komarudin sebagai Ketua Umum SOKSI 2010-2015 pada 2  Juni  2010. Serah terima meliputi seluruh panji-panji organisasi SOKSI, perangkat, serta inventaris atau harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik  SOKSI. Sejak itulah babak dualisme dimulai. Babak yang berlanjut hingga hari ini.

Dalam perkembangannya, Ade Komarudin kembali terpilih menjadi nakhoda SOKSI pada Munas X/2015. Aspek kesehatan Ade Komarudin kemudian mengantarkan Bobby Suhardiman, Sekretaris Dewan Pembina SOKSI, menjadi Plt. Ketua Umum SOKSI. Bobby kemudian mengantarkan berlangsungnya Munas XI/2020 yang memilih Ahmadi Noor sebagai Ketua Umum SOKSI masa bakti 2020-2025. Adapun Bobby Suhardiman didapuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Di kudu berbeda, Ali Wongso resmi menjadi ketua umum setelah terpilih dalam Munas X/2017.

Jalan historis di atas cukup bagi kita melihat siapa pewaris sah SOKSI. Estafet kepemimpinan menjadi penanda penting untuk menentukan pewaris organisasi yang semula dibentuk untuk mewadahi karyawan perusahan negara tersebut. Bertahan bersama Ketua Umum Suhardiman hingga 1997, estafet kepemimpinan beralih kepada Oetojo Oesman hingga 2005. Kemudian Syamsul Mu’arif hingga 2010. Ade Komarudin hingga 2020, lalu hari ini Ahmadi Noor Supit.

Jalan historis juga menunjukkan di mana persimpangan sejarah hadir. Jika 2010 menjadi jalan cagak SOKSI, maka berikutnya adalah kepada siapa Ketua Umum SOKSI 2005-2010 menyerahkan tongkat komando. Jawabannya jelas: Ade Komarudin. Itulah fakta sejarah yang tidak bisa dihapus dari catatan. Jika kemudian Ali Wongso menganggap sebagai keberlanjutan SOKSI, maka ada missing link yang memutus narasi sejarah SOKSI.

Bagaimana dengan sisi hukum? Ini menjadi persoalan berbeda. Pemicunya adalah munculnya pengesahan Perkumpulan SOKSI melalui surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0033252.AH.01.7.Tahun 2016 tanggal 17 Maret 2016 yang menjawab permohonan Ali Wongso. Dilihat dari bentuknya, perkumpulan tentu saja berbeda dengan SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana Akte Nomor 06  Tanggal 28 Maret 2012 Notaris  Amriyati A Supriyadi dan Akte Nomor 43 Tanggal 18 Maret 2016 Notaris Harra Mieltuani Lubis.

Drama belum berakhir. Buntut terbitnya pengesahan Kementerian Hukum dan HAM adalah keluarnya Keputusan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2019 Nomor 220/8146/Polpum tentang Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOKSI yang ditujukan kepada Ketua Umum SOKSI Ade Komarudin. Surat ini yang kemudian mendapat gugatan Bobby Suhardiman sebagai Plt Ketua Umum SOKSI kala itu.

Hasilnya, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus perkara dengan menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 3 Desember 2019 Nomor 220/8146/Polpum tentang Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) SOKSI. Dalam hal ini, Majelis Hakim PTUN telah mengabulkan dengan seluruhnya materi pokok gugatan yang diajukan Bobby Suhardiman kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan demikian, pencabutan SKT dicabut dan Ade Komarudin secara de facto dan de jure sebagai Ketua Umum SOKSI.

Dualisme Jawa Barat

Bagaimana dengan SOKSI Jawa Barat? Jawaban pertanyaan ini sangat mudah. Sederhana saja. Lihatlah kepada siapa Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) SOKSI Wilayah IX Jawa Barat bernaung atau berafiliasi. Jika dia bersama Ahmadi Noor Supit, maka tak ada alasan untuk membantahnya. Dialah “pemilik” sah SOKSI Jawa Barat.

Jika kemudian dikembalikan kepada jalan sejarah, lagi-lagi jawabannya juga mudah. Lihat saja estafet kepemimpinan Depidar SOKSI Wilayah IX Jawa Barat. Kita sudah mafhum bahwa sampai 2020 hanya ada satu SOKSI di Jawa Barat. Yakni, SOKSI di bawah kepemimpinan Yod Mintaraga, Ketua Depidar SOKSI Jawa Barat masa bakti  2015-2020. Jika belakangan muncul “SOKSI lain” di Jawa Barat dan berafiliasi bukan kepada Ahmadi Noor Supit, ah sudahlah...

Ada cara lain untuk melakukan verifikasi siapa sesungguhnya yang berhak mengatakan SOKSI Jawa Barat. Partai Golkar, ya Partai Golkar. Ada di manakah atau siapakah yang mendapat pengakuan Partai Golkar, dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat. Jawaban jelas dan tegas keluar datang Plt. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily pada Minggu pagi, 28 Maret 2021. Haneut keneh.

“Sebelum menerima audiensi pengurus SOKSI Jawa Barat, saya konsultasi kepada Ketua Umum (Partai Golkar), Bapak Airlangga Hartarto. Jawaban Pak Ketum, jika SOKSI Jawa Barat bersama Ahmadi Noor Supit, maka terimalah. Ini jawaban jelas kepada siapa Partai Golkar berpihak. Saya agendakan untuk hadir dalam Musda XI SOKSI Jawa Barat,” tegas Ace.

Jelas, bukan? Selanjutnya, mari kita sambut perhelatan Musda XI SOKSI Wilayah IX Jawa Barat! Maju Terus Pantang Mundur!


Najip Hendra SP
(Sekretaris Depidar Wira Karya Indonesia Jawa Barat, tulisan merupakan opini pribadi)
(Menyambut Musyawarah XI SOKSI Jawa Barat pada 2-3 April 2021)