Sikap Kami: Government of Contradictions

Sikap Kami: Government of Contradictions



SEMOGA saja Ben Bland sedang abai soal Indonesia. Kalau tidak, bisa saja dia menulis buku kedua: Government of Contradicitions. Kalau terjadi, cukup memukul juga buat kita sebagai warga negara.

Tapi, tentu kita tak bisa menyalahkan siapa-siapa, termasuk Direktur Program Asia Tenggara Lowly Institute itu. Faktanya, berbagai kontradiksi terjadi dan terus saja terjadi di kalangan pemerintahan.

Teranyar adalah soal larangan mudik. Tetiba saja, akhir pekan lalu, Menteri Koordinartor Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengumumkan mudik dilarang. Beberapa hari sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan mudik diperbolehkan.


Kita pun bingung. Bukan soal mudik dilarang atau tidak. Tapi, dua menteri memiliki sikap berbeda, kok bisa? Padahal, keduanya bukan ngomong di warung kopi. Yang satu di DPR, yang satu lagi setelah rapat koordinasi.

Larangan mudik –juga ikutannya, buat kita juga kontradiktif. Kalau mudik dilarang, kenapa tempat wisata dibuka? Bukankah sama saja, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain? Kecuali kalau wisatanya di rumah saja. Risiko mudik dan wisata pun sama saja. Yang beda mungkin skalanya.

Larangan mudik juga membuat kita merasa vaksinasi yang sudah dilakukan tidak membuat kita makin percaya diri. Kenapa misalnya pemerintah tak membuat aturan, yang sudah vaksinasi boleh mudik dengan protokol kesehatan ketat.

Tetapi, itulah kontradiksi-kontradiksi kita, terutama di pemerintahan. Tak beda jauh dengan pengalaman ketika Covid-19 pertama kali masuk. Ada yang bersikap angkuh, termasuk pejabat pemerintahan. Tapi, begitu ada yang terpapar, tak ada yang siap dengan strategi penanganan. Uji coba melulu.

Pun pada banyak kebijakan lain. Seorang menteri tiba-tiba mengumumkan mau impor beras. Pejabat negara lain, termasuk Kepala Bulog, menyatakan stok masih aman. Menteri lain yang mengurusi petani, mengaku tak bisa berbuat banyak. Padahal, panen raya di depan mata. Banyak daerah menolak.

Barulah Presiden Joko Widodo akhirnya menegaskan tak ada impor beras, setidaknya sampai Juni. Presiden pun menyatakan sudah hampir tiga tahun kita tak impor beras. Padahal, data BPS yang beredar di kalangan publik, beras luar negeri masih masuk setidaknya sampai 2019 lalu.

Semestinya, begitu kebijakan muncul ke publik, pemerintah –siapapun personalnya, harus satu suara. Bukankah mereka, para menteri, tak memiliki visi-misi. Mereka hanya menjalankan visi-misi presiden.

Semoga saja Ben Bland sedang tidak konsentrasi ke Indonesia. Kalau tidak, makin banyak kekurangan kita terungkap ke dunia internasional. (*)