Di Hambalang, Max Sopacua Sebut-sebut Dugaan Korupsi yang Menjerat Ibas Yudhoyono

Di Hambalang, Max Sopacua Sebut-sebut Dugaan Korupsi yang Menjerat Ibas Yudhoyono
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Citeureup- Diiringi hujan deras dan petir, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Max Sopacua memimpin konferensi pers Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Di atas Bukit Hambalang, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan berlatar belakang Gedung Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang ia mengatakan alasan partainya mengadakan konferensi pers di tempat skandal mega korupsi itu  karena jajarannya ingin memulai kejayaan Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Sumatera Utara yang dipimpin oleh Jenderal (purn TNI) Muldoko.

"Dari sinilah kita memulai kejayaan Partai Demokrat KLB Deli Serdang, Sumatera Utara yang dipimpin oleh Jenderal (purn TNI) Muldoko pada Tahun 2024 mendatang, walaupun dari Hambalang kita tidak lupa bahwa dari sinilah bagian integral kemunduran elaktabilitas Partai Demokrat," kata Max kepada wartawan, Kamis, (25/3).


Mantan anggota DPR RI selama dua periode ini meminta kasus mega korupsi Gedung P3SON Hambalang kembali diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga menemukan tersangka baru yang juga menikmati duit haram itu.

"Mas Ibas (Edi Yudhoyono) disebutkan oleh beberapa saksi, kami meminta pihak-pihak lain yang menikmati uang hasil korupsi dan belum tersentuh hukum untuk ikut dihukum layaknya Anas Urbaningrum, Nazarudin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan lainnya," pintanya.

Inisiator KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara Darmizal MS menuturkan bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi di Negara Indag dan kebenaran harus tetap tegak walau langit akan runtuh.

"Kami ingin mengungkap dan menegakkan kebenaran dan catatan digital merupakan sejarah yang sulit dilupakan, kepala ikan disimpan di manapun aka tercium bau busuk  hingga lebih baik kita ungkap saat ini di Hambalang ketimbang nanti bau busuknya sudah menyebar ke mana-mana. Jika saja peristiwa Mega Korupsi Hambalang tidak ada mungkin saja hingva kini Partai Demokrat masih berjaya," tutur Darmizal.

Muhammad Rahmat Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara optimis bahwa elaktibilitas atau menurunnya jumlah pemilih  Partai Demokrat tidak akan turun walaupun saat ini menggelar konferensi pers di Bukit Hambalang.

"Dengan adanya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara maka Partai Demokrat yang otokrasi, otoriter berganti kemai  menjadi Partai demokratis, terbuka, modern dan santun hingga kedepan Partai Demokrat bisa berjaya kembali dibawah kepemimpinan Jendral (Purn TNI) Muldoko,"  papar Rahmad.

Terpisah, Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat dalam rilisnya menanggapi rencana konferensi pers gerombolannya Moeldoko di Hambalang, Citeureup siang ini. 

"Partai Demokrat menegaskan bahwa konferensi pers ini merupakan bentuk frustasi dan upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan khalayak luas.  Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua minggu terahir," jelas Herzaky.

Ia memaparkan frustasi dan rasa malu KLB abal-abal yaitu pertama,  pasca KLB mereka akan segera memasukan berkas ke Kemenkumham. Faktanya, butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan.

"Kedua,  laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri yang ditolak, ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya, juga ditolak dan terakhir, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke PN, dicabut karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing," paparnya.

Herzaky menegaskan bahwa DPP Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono akan tetap fokus pada menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan gerombolan KLB Abal-abal karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang diatur dalam Permen Kumham dan bertentangan dengan konstitusi Partai.

"Lalu gugatan perbuatan melawan hukum yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Jhony Allen, Darmizal, Marzuki Alie, dan kawan-kawan, atas penggunaan atribut Partai Demokrat dan pelaksanaan KLB yang bertentangan dengan hukum. Kami juga mengajak publik untuk tidak terpengaruh atas upaya pengalihan isu yang dilakukan para pelaku ‘Begal Politik' ini hingga kami tak lupa mengajak semua pihak untuk menyelamatkan demokrasi dari para pelaku ‘Begal Politik’ yang terus menebar fitnah dan hoax," tegas Harzaky. (Reza Zurifwan)