Peran Perpustakaan Harus Optimal dalam Transfer Pengetahuan

Peran Perpustakaan Harus Optimal dalam Transfer Pengetahuan
Istimewa



INILAH, Jakarta - Insan perpustakaan Indonesia hari ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2021. Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mewakili Mendagri Tito Karnavian.

Rakornas tahun ini mengusung tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" serta perumusan rencana pembangunan di bidang perpustakaan tahun 2021. Tema ini diangkat sebagai jawab berbagai persoalan dan tantangan peran perpustakaan dan stakeholder masa kini.

Berbeda dengan kegiatan Rakornas tahun lalu, mengingat pandemi virus corona belum mereda, Rakornas yang digelar pada 22-23 Maret ini dilakukan dilakukan secara virtual atau daring dengan menggunakan aplikasi Zoom yang diikuti sebanyak 10.000 peserta yang juga bisa disaksikan lewat media sosial Perpusnas.


Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando menyatakan, Rakornas bertujuan menguatkan peran perpustakaan dalam transfer pengetahuan untuk meningkatkan budaya literasi sekaligus berperan dalam pemulihan ekonomi nasional. Diakui teori ilmu perpustakan yang relevan saat ini adalah transfer of knowledge.

"Konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens dilakukan dalam Rakornas, sehingga perpustakaan sebagai leading sector dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter,” ungkap Syarif Bando saat membuka Rakornas dari Gedung Layanan Perpusnas, Jakarta, Senin (22/3/2021).

Ditegaskan literasi adalah kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. Literasi merupakan kunci utama untuk berdaya saing. Tugas saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik sekaligus memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi.

Menurutnya ada 4 tingkatan literasi yakni pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat.

Ketiga, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Keempat, kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global.

Perspektif literasi Indonesia masih sedang dikarenakan kemampuan akses informasi terkait TIK yang rendah, kurangnya ketersediaan dan akses terhadap informasi yang berkualitas, serta ketidakmampuan untuk mendapatkan informasi yang relevan.

"Maka dari itu solusinya adalah peningkatan akses informasi, penguatan infrastruktur informasi dan penguatan konteks informasi bagi individu. Dengan begitu menghasilkan keadilan informasi dan peningkatan literasi sehingga berdampak pada kesejahteraan," ucap Syarif Bando.

Hasil kajian tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia Tahun 2020 mencapai 55,74 persen dan pada 2019 mencapai 53,84. Hal ini masuk kategori sedang. Frekuensi membaca 4 kali/pekan, durasi membaca 1 jam 36 menit/hari, jumlah 2 buku/triwulan.

Sementara untuk tahun 2022 nilai kegemaran membaca masyarakat ditargetkan mencapai 63,3 dengan indeks pembangunan literasi masyarakat 13.

Maka dari itu kebijakan dan sinkronisasi pengembangan perpustakaan pusat dan daerah diperlukan guna mewjudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Indikatornya meningkatnya nilai kegemaran membaca masyarakat dengan target 2024 adalah 71,3 persen dan nilai indeks pembanguna literasi masyarakat pada tahun 2024 mencapai 15. Untuk itulah diperlukannya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara sesi kebijakan Rakornas diisi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Selain itu, ada juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, dan Bupati Magetan Suprawoto.