Hari Air Sedunia, Warga Sentul City Gugat Perumdam Tirta Kahuripan

Hari Air Sedunia, Warga Sentul City Gugat Perumdam Tirta Kahuripan
istimewa



INILAH, Babakan Madang-Bertepatan dengan momen hari air sedunia pada 22 Maret 2021, warga Perumahan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang kembali menggugat haknya atas air. 

 

Warga perumahan  mewah ini menggugat Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor karena tidak menyambungkan air warga dan menolak sebagian warga untuk menjadi pelanggan. 


 

"Gugatan ke Perumdam Tirta Kahuripan ini diajukan dengan mekanisme perbuatan melawan hukum (PMH) oleh pemerintah atau badan publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan register perkara Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG, tertanggal 19 Maret 2021," kata Juru Bicara Komit3 Warga Sentul City (KWSC) Deni Erliana kepada wartawan, Senin, (22/3/2021).

 

Wanita paruh baya ini menerangkan gugatan warga Sentul City merupakan kelanjutan dari gugatan warga sebelumnya yang mereka menangkan di tingkat Mahkamah Agung (MA) dengan putusan membatalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diberikan kepada pengembang PT Sentul City,Tbk dan PT Sukaputra Graha Cemerlang (SGC), sehingga mengharuskan pengelolaan air kembali dari swasta ke Pemerintah Daerah.

 

"Perumdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang ditunjuk untuk menyelenggarakan SPAM di Kawasan Sentul City tidak segera menjadikan seluruh warga Sentul City menjadi pelanggan, hal ini disayangkan karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut diduga masih dikendalikan PT. Sentul City Tbk atau PT. SGC karena alasan penolakan musti minta persetujuan mereka padahal itu murni kewenangan Perumdam Tirta Kahuripan," terangnya.

 

Deni menuturkan bahwa Perumdam Tirta Kahuripam  sudah diberikan waktu lebih dari 1 tahun untuk melakukan transisi, dan sejak tanggal 1 Agustus 2020 seharusnya sudah sepenuhnya menjalankan penyelenggaraan SPAM . 

 

"Tidak diberikannya akses air warga Sentul City merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak atas air. Hak atas air juga terkait dengan hak atas hidup sehingga tidak bisa ditunda. Terlebih saat ini sedang pandemi sehingga kebutuhan air bersih meningkat lebih dari biasanya,” tutur Deni.

 

Warga yang mengalami pemutusan jaringan air oleh pengembang sejak 3 sampai dengan 5 tahun lalu, telah berkali-kali memohon kepada Perumdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk segera mendaftarkan dan menyambungkan jaringan air yang telah diputus, membuat perjanjian berlangganan dan nomor pelanggan, serta menetapkan tarif air sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

 

“Namun permohonan tersebut mengalami penolakan dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir warga kemudian menggugat Perumdam Tirta Kahuripan," tutur Deni.

 

Selain berharap gugatan dikabulkan dan hak atas air segera terpenuhi, ia menjelaskan bahwa warga Sentul City juga berharap gugatan ini menjadi pengingat kepada pemerintah dan badan publik agar tidak main-main dengan hak asasi warga, terutama hak atas air. 

 

"Hak atas air juga merupakan bagian dari hak konstitusional, serta menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) hal yang dimana mana Indonesia berkomitmen memenuhinya," jelasnya.

 

Dihubungi terpisah, Kuasa hukum Perumdam Tirta Kahuripan dari Usep Supratman Law Firm yaitu Rosadi belum mengatahui akan digugat kliennya, namun informasi yang ia ketahui ada point kerjasama antara pihaknya dengan PT. Sentul City maupun PT. SGC dimana pelanggan air yang diputus karena tunggakan pembayaran harus menselesaikannya dahulu dengan PT. Sentul City Tbk maupun PT. SGC.

 

"Ada point kerjasama antara Perumdam Tirta Kahuripan dengan PT. Sentul City Tbk maupun PT. SGC, kami tidak bisa menyambungan pipa jaringan air apabila pelanggan yang menunggak pembayaran langganan air periode sebelumnya belum melunasi ke PT. Sentul City maupun PT. SGC," papar Rosadi. (Reza Zurifwan)