Sikap Kami: Lampu Kuning Parpol

Sikap Kami: Lampu Kuning Parpol



JIKA terpaku pada platform kekuasaan semata, kepercayaan publik terhadap partai politik akan makin tergerus. Tanda-tanda itu semakin kuat. Partai politik harus menjembatani rakyat, bukan menipu pemilihnya.

Tanda-tanda tergerusnya kepercayaan terhadap parpol itu, tergambar nyata dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Pada alasan kedua, Burhanuddin Muhtadi dari Indikator, menyatakan mungkin anak muda yang mereka survei, belum tahu betul siapa yang akan dipilih. Tapi, kita meyakini alasan utamanya adalah pada sebab pertama: mereka memang tak mau mencoblos.

Kenapa begitu? Dari survei sektor lainnya, tanda-tanda itu terlihat nyata. Pertama, dari kandidat capres, pilihan utama anak muda bukan pada petinggi parpol: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil. Anies dan Emil bahkan bukan kader parpol. Ganjar, meski kader PDIP, tapi dalam struktur parpol bukan siapa-siapa.


Petinggi parpol yang didukung anak muda hanyalah Prabowo Subianto. Itupun hanya di posisi kelima, sedikit di bawah Sandiaga Uno. Setelah itu disusul Agus Harimurti Yudhoyono. Sisanya, dedengkot parpol seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, hingga Bambang Soesatyo, bahkan di bawah 1%. Puan Maharani tak lebih dari 1,1%.

Ini pun berkolerasi dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ironis, DPR masih tetap sebagai lembaga yang kepercayaannya di mata masyarakat sangat rendah.

Kenapa bisa terjadi? Kita menduga, kepercayaan kepada politisi dan partai politik memang sudah sampai di titik nadir terendah. Masyarakat pemilih tak bisa lagi berharap apa-apa dari politisi yang mereka pilih sebagai wakilnya.

Dalam banyak kesempatan, tindakan para wakil rakyat itu telah menodai warga pemilih. Kesepakatan yang mereka lakukan hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan kesempatan, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Lolosnya UU Omnibus Cipta Kerja, tertatih-tatihnya revisi UU ITE, tak adanya suara wakil rakyat melawan kesenjangan keadilan, adalah beberapa contohnya.

Para politisi duduk di lembaga legislatif dengan cap wakil rakyat. Padahal, sesungguhnya tidak. Mereka sejatinya adalah wakil partai politik. Dan, partai politik tak melulu urusan rakyat. Dia, sebagian –bahkan sebagian besar—adalah urusan kue kekuasaan. Itu yang mereka persekongkolkan di gedung terhormat itu.

Dan, 42% anak muda yang tak memilih dalam survei itu, hemat kita, adalah bentuk perlawanan itu. Perlawanan itu akan jadi pukulan telak bagi partai politik jika angkanya terus meningkat. Sebuah angka yang bisa saja mempermalukan. Sayangnya, kita pun tahu, sebagian politisi kita urat malunya sudah putus.

Apapun, itulah lampu kuning bagi politisi dan partai politik. (*)