Pemerintah Pusat Dianggap Tidak Memiliki Alasan untuk Menahan Pembangunan Jalan Puncak II

Pemerintah Pusat Dianggap Tidak Memiliki Alasan untuk Menahan Pembangunan Jalan Puncak II
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Sukamakmur - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun pemerintah pusat dianggap tidak memiliki lagi alasan untuk 'menahan-nahan' pembangunan Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau Puncak II.

Hal itu  demi pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor, karena saat ini majunya ekonomi di Kawasan Puncak tidak seiring dengan wilayah timur Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari dan lainnya.

"Dengan meninjau langsung lokasi, maka kami melihat tidak ada lagi alasan KemenPU-PR maupun pemerintaj pusat untuk melaksanakan pembangunan Jalan PTT atau Puncak II. Selain karena untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Puncak dan berkembangnya objek wisata di wilayah timur Kabupaten Bogor, alasan utama lainnya karena gemerlapnya ekonomi di Kawasan Puncak sangat kontras dengan pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sukamakmur dan sekitarnya," kata anggota Komisi V DPR RI Mulyadi kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).


Politikus Partai Gerindra ini menerangkan untuk memastikan rencanan pembangunan Jalan Puncak II masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (RAPBN) Tahun 2020 maka dirinya pun sudah menemui Wakil Ketua DPR dan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Saya yang juga anggota Banggar DPR sudah berupaya lainnya untuk memastikan rencana pembangunan Jalan Puncak II masuk kedalam RAPBN 2022 ialah dengan berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah," terangnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin berpendapat pembangunan Jalan Puncak II demi kepentingan 4 kabupaten atau kota dan di 2 provinsi hingga bisa disimpulkan hal ini juga kepentingan nasional.

"Setiap akhir pekan ada berita Kawasan Puncak macet, padahal saat ini di hari kerja juga  macet lalu lintas kendaraannya. Saya melihat solusi dari permasalahan itu ialah dengan membangun Jalan Puncak II yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provonsi Banten karena Jalan Puncak II ini nyambung dengan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang). Pendapat Kabupaten Bogor ini sudah saya sampaikan juga ke Presiden Joko Widodo," ucap Ade.

Sedangkan, Bupati Cianjur Maman Suherman mengungkapkan pembangunan Jalan Puncak II bukanlah alternatif jalur transportasi maupun distribusi karena Kabupaten Cianjur tidak bisa hanya bergantung dengan Jalan Raya Puncak.

"Kalau di Jalan Raya Puncak macet atau terjadi bencana longsor seperti beberapa tahun lalu, pendapatan masyarakat Kabupaten Cianjur yang bersandar pada bidang pariwisata pun pasti menurun. Jalan Puncak II bukanlah alternatif tetapi juga jalur utama transportasi dan distribusi," ungkap Maman.

Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BNPJN) VI Kementerian PUPR Hari Suko menjelaskan setelah menerima usulan pembangunan Jalan Puncak II, maka langkah berikutnya untuk mewujudkannya ialah dengan mereview detail engineering design (DED), membuat kajian analisa dampak lingkungan , dan proses persiapan lainnya.

"Bersama Komisi V DPR kami akan melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, kami butuh waktu untuk memproses persiapannya sebelum dimasukkan ke dalam RAPBN 2022," jelas Hari. (Reza Zurifwan)