Sikap Kami: Pedulikah Kita pada Pak Tani?

Sikap Kami: Pedulikah Kita pada Pak Tani?



POSO berdentum. Bukan oleh bom atau tembakan senjata pelaku teror yang bersembunyi di balik pegunungannya. Dentuman itu datang dari petani. Bunyinya menyayat hati: 3 ribu ton beras petani tertumpuk di gudang penggilingan. Tak terserap pasar.

Dentuman serupa juga terjadi di banyak tempat. Apalagi di Jawa Barat. Lahan gembur di Tanah Pasundan membuat wilayah ini selalu surplus produksi beras. Sawah terbentang dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Sawah-sawah yang Februari-April ini mengalami panen raya.

Dentuman itu kini saling beradu dengan wacana pemerintah untuk melakukan importasi beras. Petani memekik, menjerit. Suaranya, sekali lagi, menyayat hati.


Wacana itu, buat kita, adalah hal yang bisa menjerat leher petani. Rencana impor sejuta beras, entah darimana asalnya, membuat petani terpukul. Harga beras mulai melorot.

Apakah petani harus selalu menjadi korban pukulan dari wacana dan kebijakan pemerintah? Ironis jika ini terjadi. Sebab, para petani adalah tulang punggung ketahanan pangan kita. Percuma pemerintah membuka lahan pertanian pangan baru hingga ke Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, atau Nusa Tenggara, jika tak mampu meredam wacana yang merugikan petani, apalagi jika kemudian mewujudkan kebijakan semacam itu.

Dari data yang dirilis Kementerian Pertanian, stok beras kita masih aman. Bahkan jika kita “menghambur-hamburkan” beras seperti kebiasaan pada lebaran mendatang sekalipun. Karena itu, wacana impor ini telah menggores nurani petani.

Buat kita, wacana impor ini mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan dan sekaligus meresahkan petani. Kegagalan ini berlangsung dari hulu –misalnya pupuk subsidi salah sasaran—hingga ke hilir, yakni penyerapan beras petani.

Sialnya, wacana ini justru terjadi ketika persoalan impor beras kita pada kesempatan terakhir, juga tak mulus-mulus amat. Sampai sekarang, masih banyak beras impor terakhir di Gudang Bulog yang sebagian di antaranya mengalami penurunan kualitas. Bahkan, kabarnya, untuk memusnahkan beras yang tak bisa dipakai lagi, membutuhkan anggaran tak sedikit.

Maka, alih-alih melanjutkan wacana impor pada saat sekarang, ada baiknya pemerintah melakukan hal lain. Misalnya, mempercepat penyerapan beras petani yang sekarang tersimpan di penggilingan, seperti di Poso itu.

Langkah tersebut, kita anggap, jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak. Bagi pemerintah untuk mengamankan stok pangan, bagi petani agar harga berasnya tak anjlok hancur-hancuran.

Jika wacana impor terus dilanjutkan, apalagi diwujudkan dalam waktu dekat, maka bisa kita simpulkan itu bentuk tidak berpihaknya pemerintah kepada petani. Sekaligus, menguatkan desas-desus soal rente di balik impor bahan pangan. (*)