DPRD: Proyek Selesai Melewati Tahun Anggaran, Bukan Masalah

DPRD: Proyek Selesai Melewati Tahun Anggaran, Bukan Masalah
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Adanya beberapa proyek Pemkab Cirebon yang tidak selesai pada akhir tahun kemarin bukan masalah yang harus dipersoalkan. Rapat dengar pendapat antara komisi III DPRD Kabupaten Cirebon dengan Badan Pengadaan dan Pengendalian Pembangunan (Daalbang) Setda Pemkab Cirebon menyebutkan, secara aturan itu masih diperbolehkan. 

Namun, rekanan yang tidak bisa menyelesaikan sampai akhir tahun harus didenda. Hitungannya, diberikan denda sebesar 1% dari nilai proyek per harinya.

Saat meninjau proyek pembangunan gedung rawat inap di RSUD Waled, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto menyebutkan tidak masalah kalau ada pekerjaan yang tidak selesai akhir tahun dan dilanjut pada tahun anggaran baru. Masalahnya, ada aturan yang membolehkan pekerjaan bisa dilanjutkan pada tahun anggaran baru, selama 90 hari.


"Kalau saya melihat peraturan PMK dengan LKPP tahun 2018 memang sedikit bertentangan. Kalau di LKPP kan boleh ada penambahan waktu selama 50 hari. Sedangkan PMK menyebutkan selama 90 hari. Ini yang harus diperjelas supaya satu suara," kata Hermanto, Rabu (17/3/2021).

Sedangkan, keharusan rekanan yang tidak bisa selesai mengerjakan sesuai kontrak, dibayar sesuai progres, Hermanto menilai aturan tersebut tidak ada. Apalagi sisa anggaran dikembalikan dulu ke kas daerah, dan dilakukan tender ulang untuk mengerjakan sisa pekerjaan. Yang betul adalah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bisa menerbitkan izin perpanjangan pada tahun anggaran baru.

"Memang ada pakta integritas saat penandatanganan kontrak. Klausulnya bisa mengerjakan sesuai waktu yang ada dalam kontrak kerja. Fakta integritas kan hanya kontrak kerja yang pokoknya saja. Nanti kan PPK bisa menilai, apakah pekerjaan bisa dilanjutkan atau tidak meskipun melewati batas tahun.

"Kalau dari aturan PMK tidak bertentangan dan tidak ada masalah. Kalau kata PPK ada surat perpanjangan pekerjaan, ya bisa dilakukan. Asal pekerjaan selesai dalam waktu 50 atau 90 hari penambahan," ungkap Hermanto.

Hermanto juga mengaku yakin, uang denda dari rekanan yang proyeknya ada penambahan waktu, dibayarkan. Hal itu karena bisa dibuktikan saat pencairan pembayaran. Rinciannya bisa dilihat, dari berapa jumlah pembayaran dan berapa nilai denda yang sudah dibiarkan. Sedangkan ada penambahan waktu pekerjaan pada proyek RSUD Waled dan Arjawinangun, dikarenakan situasi covid.

"Ini kan anggaran provinsi. Anggaran juga awalnya masih ketar ketir apakah bisa terealisasi atau tidak. Namun setelah di cek memang ada dan siap dicairkan saat pekerjaan selesai seluruhnya. Jadi, pekerjaan melebihi batas tahun tidak bertentangan, karena ada denda. Merekapun kan dibayar sesuai progres," akunya.

Hermanto menambahkan, sampai saat ini komisi III tidak menemukan lagi proyek tahun kemarin yang pekerjaannya melebihi tahun. Baru proyek RSUD Arjawinangun dan Waled saja, itupun sudah bisa dilanjutkan dan sesuai mekanisme. Namun tidak menutup kemungkinan, akan ada laporan lainnya terkait pekerjaan yang tidak selesai pada OPD lainnya.

"Sampai saat ini baru RSUD Waled dan Arjawinangun saja. Selebihnya kami belum mendapatkan laporan apapun. Kalah ada, silahkan laporkan kepada kami," tukasnya. (Maman Suharman)