Waduh, Pemenang Lelang Proyek Jalan Kandang Roda-Pakansari Ternyata Bermasalah

Waduh, Pemenang Lelang Proyek Jalan Kandang Roda-Pakansari Ternyata Bermasalah
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Cibinong - Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bogor Daen Nuhdiana Hn meminta Pemkab Bogor berhati-hati dalam penentuan pemenang lelang penyedia barang jasa.

Hal itu dikarenakan dalam proses lelang peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari senilai Rp97,4 miliar tersebut Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Bogor menentukan PT Lambok Ulina sebagai pemenang lelang proyek. 

Daen melihat, pemenang lelang proyek itu menunjukkan memiliki rekam jejak tidak baik. Pasalnya, perusahaan itu terlibat dalam dugaan praktik korupsi pembangunan Gedung Auditorium UIN Jambi.


"Saya minta Pemkab Bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) maupun Bagian Pengadaan Barang Jasa (BPBJ) berhati-hati maupun mengevaluasi terkait pemenang lelang proyek  peningkatan Jalan Kandang Roda-Pakansari senilai Rp 97,4 miliar karena pada tahun lalu direktur maupun dua orang kuasa direkturnya  sudah diseret ke meja hijau bahkan menjadi terpidana," kata Daen kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Dia menerangkan, dengan ditetapkan dari terdakwa menjadi terpidana, maka seharusnya perusahaan itu dimasukkan ke dalam daftar hitam atau black list.

"Kalau sudah keputusan pengadilan atau kejaksaan agung, harusnya perusahaan yang bermasalah apalagi mangkrak itu diblack list oleh institusi yang berwenang, saya mendengar bahwa mereka kerap menjual proyek yang dimenangkan hingga kerap menjadi masalah," terangnya.

Dihubungi terpisah, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Adriawan menyebutkan hingga saat ini PT Lambok Ulina belum masuk dalam daftar hitam.

"Hingga saat ini PT Lambok Ulina belum di-black-list. Memang benar direktur utama maupun kuasa direkturnya perusahaan tersebut ditangkap atau bahkan terpidana namun kan belum berarti perusahaannya bubar. Kami percayakan mekanisme hal ini ke BPBJ (Bagian Pengadaan Barang Jasa) Setda Kabupaten Bogor karena sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pun kami pasti berhati-hati," ucap Adriawan.

Dia menuturkan, hingga saat ini PT Lambok Ulina belum dinyatakan pemenang berkontrak karena penyedia jasa tersebut belum menyerahkan jaminan.

"Kami sudah memberikan surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ), namun mereka belum menyerahkan jaminan pelaksanaan. Karena hal itu mereka belum ditetapkan sebagai pemenang berkontrak," tuturnya. (Reza Zurifwan)