DPRD Jabar Minta RPJMD Pemprov Tuntaskan Masalah Pengangguran

DPRD Jabar Minta RPJMD Pemprov Tuntaskan Masalah Pengangguran
dok/inilahkoran



INILAH, Bandung - Pandemi Covid-19 tidak hanya berimbas dengan masalah kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat. Terakhir, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  (BPS) terjadi penambahan pengangguran  sekitar 600 ribu orang. Sehingga jumlah pengangguran menyentuh angka 2,53 juta jiwa atau 10% dari jumlah penduduk.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Siti Muntamah berharap, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan yang baru saja disahkan tempo hari, dapat menuntaskan masalah pengangguran dimana menurutnya sudah cukup mengkhawatirkan.

Terlebih dalam RPJMD, masalah ketahanan pangan turut masuk dalam skala prioritas yang menurutnya dapat dikaitkan dalam mengentaskan pengangguran. Salah satunya kata dia, dengan pemberdayaan di bidang pertanian yang dicetuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) yakni program Petani Milenial Juara.


Kendati demikian, Siti menilai program tersebut harus jelas mekanismenya. Jangan sampai hanya bergaung di awal, tetapi selanjutnya tidak ada kejelasan. Sebab dalam pelaksanaannya dipastikan akan menyerap anggaran yang cukup besar, sehingga perlu dimatangkan tiap alurnya agar dapat berjalan maksimal khususnya dalam upaya menekan jumlah pengangguran.

“Dalam RPJMD perubahan, salah satu sumber anggarannya dari pemanfaatan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah pusat. Pemulihan ekonomi melalui ketahanan pangan masuk dalam skala prioritas nomor empat di RPJMD. Kita akan dorong persoalan pengangguran dapat diperhatikan dalam program tersebut,” ujar Siti kepada INILAH belum lama ini.

“Mulai dari pemberdayaan pemuda, market place serta pertanian. Salah satunya yang kita juga setuju, mengenai program 5 ribu petani milenial. Tapi kita minta harus jelas mekanismenya. Dari awal hingga akhir, supaya bisa berjalan baik. Ini juga perlu diawasi, karena sumber dananya tidak sedikit dan bukan sepenuhnya uang kita (APBD). Sebab, kita mau revitalisasi bambu saja susah. Jadi yang ini harus benar-benar matang,” lanjutnya.

Dia berharap, apapun program yang dibuat dapat dipersiapkan lebih matang sebelum disosialisasikan agar dalam pelaksanaannya lebih realistis dan terarah. Apalagi dalam prosesnya, memanfaatkan anggaran dari APBD dimana tentu saja berimbas terhadap perencanaan program lain yang mungkin setara tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Secara logika, baik program jangka pendek, menengah maupun panjang harus jelas arah tujuannya. Pakai hitungan dan kajian yang matang agar betul-betul bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kita harap, sebelum dimulai sudah sangat matang apalagi kan anggaran yang digunakan tidak sedikit,” ucapnya. (Yuliantono)