Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Perhatikan Masyarakat Petani

Ketua Komisi V DPRD Jabar Dorong Pemprov Perhatikan Masyarakat Petani
Ilustrasi/Antara Foto



INILAH, Bandung – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar memerhatikan masyarakat petani, dalam menerapkan suatu kebijakan guna menyukseskan swasembada pangan yang tengah digencarkan.

Ada beberapa hal yang menurutnya pemerintah perlu mendengar masukan dari para petani, seperti program petani milenial dan penyerapan produksi petani, dimana dia nilai bisa dibantu oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan strategis. Terlebih saat ini kata Dadang, pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan dari pandemi Covid-19.

“Ketika kita berbicara swasembada pangan, petani harus didengar dan didorong. Ada beberapa program yang baik, misal petani milenial. Tapi itu harus jelas, selain menjamin pasar melalui Agro Jabar. Tapi harus diingat juga, jangan fokus dan dipaksakan dengan produk yang diinginkan Agro Jabar. Masih banyak produk hasil pertanian yang dihasilkan petani, yang harus diperhatikan. Bukan hanya produk dari petani milenial itu. Produk lain harus bisa ditampung dan diserap oleh pemerintah, supaya mereka ini bisa bertahan,” ujar Dadang usai reses di Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Senin (8/3/2021).


“Perlu ada program atau kebijakan yang baik untuk mereka, contohnya dalam program atau paket bansos. Isinya berupa hasil produk pertanian. Harus kita akui, pertanian ini yang mampu bertahan dengan kondisi Covid-19 dan itu kita harus dorong. Supaya pemulihan ekonomi bisa berjalan cepat. Kemudian saat ini ada kendala dalam memasarkan produk mereka, nah pemerintah juga harusnya hadir untuk mengurai persoalan itu,” sambungnya.

Selain itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini juga medorong pemerintah untuk mengevaluasi pembatasan waktu berjualan di sentra jual beli, selama masa pandemi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Sebab menurutnya, hal tersebut turut berpengaruh terhadap daya serap konsumsi produk pertanian oleh masyarakat.

“Kemudian  masalah waktu berjualan yang dibatasi. Pada akhirnya juga berdampak dengan daya beli yang berkurang. Ketika kita bicara swasembada, petani ini harus dapat jaminan dan pasar salah satunya. Sekarang misalnya, menurut saya harusnya pasar ini dibuka 24 jam. Tetapi diatur jumlah orang yang masuk dan waktu belanja mereka. Saya kira itu lebih efektif,” ucapnya.

“Kalau kayak sekarang, karena pembeli ini khawatir pasar atau tempat jual beli ini akan segera tutup. Mereka akhirnya berkerumun untuk belanja. Ini harusnya di evaluasi. Kalau pasarnya dibuka 24 jam, mereka bisa kapan saja berbelanja. Tinggal dibatasi orang yang masuk dan waktunya, misal tiap orang maksimal satu jam. Itu lebih baik, kalau kita mau pemulihan ekonomi tetap berjalan dan pencegahan Covid-19 berjalan beriringan. Saya pikir, harusnya jangan fokus dalam satu persoalan. Sebab semuanya berkaitan. Baiknya dalam berbuat, dipikirkan juga efek lainnya agar berjalan berkesinambungan,” imbuhnya. (Yuliantono)