Sebelum Diperpreskan, Bappeda Jabar Sebaiknya Kaji Jabar Selatan Merujuk Gubernur Sebelumnya  

Sebelum Diperpreskan, Bappeda Jabar Sebaiknya Kaji Jabar Selatan Merujuk Gubernur Sebelumnya  
Foto: Zainulmukhtar



INILAH, Garut - Kabarnya, pengembangan Jabar Selatan akan kembali dikaji Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar. Hal itu menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat untuk menyusun peraturan presiden (Perpres) tentang Jabar Selatan. Kabar tersebut merupakan hal menggembirakan bagi masyarakat di wilayah Jabar Selatan.

Namun, sejumlah pihak mengkhawatiran akan terabaikannya realitas kebutuhan masyarakat Jabar Selatan demi percepatan penyusunan Perpres tersebut. Apalagi, jika pola penyusunan program pengembangan wilayah selatan Jabar tersebut tak berkesinambungan dengan grand design yang sudah dirancang berkelanjutan sejak era Gubernur Nuriana, Dani Setiawan, Ahmad Heryawan. 

Menanggapi hal itu, kalangan pengkaji Jabar Selatan dari Badan Pengembangan Wilayah Jabar Selatan berharap dalam melakukan kajiannya untuk penyusunan Perpres tentang Jabar Selatan berharap Gubernur Jabar Ridwan Kamil dapat benar-benar memperhatikan aspirasi ril masyarakat Jabar Selatan. Setidaknya, program disusun merupakan tindak lanjut dari grand design yang telah dirumuskan para Gubernur Jabar sebelumnya yang memuat berbagai masukan ahli dan aspirasi masyarakat Jabar Selatan.


Salah satu pengkaji sekaligus pelaku penyusun kajian dari Badan Pengembangan Wilayah Jabsel Gunawan Undang menuturkan, soal program pengembangan Jabar Selatan sebenarnya sudah terencana sejak 1997 semasa Gubernur Nuriana dengan sebutan program Cipamatuh. Program tersebut kemudian diimplementasikan pada era Gubernur Dani Setiawan dengan melahirkan sejumlah program. Antara lain memulai membuka jalan trans Jabar Selatan. 

Kemudian, pengembangan diteruskan pada masa Ahmad Heryawan dengan mulai menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan Kawasan Jabar Selatan. 

Sebagai organ taktisnya, Gunawan menggarap program saat itu yakni Badan pengembangan Wilayah Jabar Selatan yang memunyai empat program inti. Yakani, pengembangan infrastruktur, agribisnis, pariwisata, serta industri kelautan dan pengembangan infrastruktur sosial budaya meliputi infrastruktur kesehatan,pendidikan, dan infrastruktur daya beli.

Dari program yang direncanakan pada masa kepemimpinan Ahmad Heryawan itu infrastruktur direalisasi mencapai 65%, kesehatan 50%, pendidikan dasar mencapai 80%, dan daya beli belum mencapai 60%. 

"Di masa Gubernur Ridwan Kamil ini, konon katanya, baru sebatas rencana. Dan akhir-akhir ini beberapa kementerian akan menindaklanjuti program Jabar Selatan itu dengan dibuatkannya Perpres. Nah, yang menjadi pertanyaan publik kepada Pemprov, apakah kajian disusun untuk diperpreskan itu menindak lanjuti program semasa gubernur sebelumnya, atau mendesain program sendiri dengan pola Pak Ridwan Kamil?" kata Gunawan, Selasa (9/3/2021).

Senada dikemukakan pengkaji Jabar Selatan lainnya, Asep Warlan. Menurutnya, pada masa kepemimpinan Ahmad Heryawan itu perumusan pengembangan Jabar Selatan dilakukan merujuk atau menindaklanjuti para gubernur sebelumnya dengan memintai masukan dari lima kabupaten yang ada di wilayah Jabar Selatan. Yakni Kabupaten Pangandaran, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

"Memang dalam perencanaan ada beberapa kawasan akan dikembangkan dan berkembang serta berubah karena kondisi alam. Tapi, kami yakin setiap Bappeda di lima kabupaten yang ada di wilayah Jabar Selatan itu memiliki arsip pengembangan Jabar Selatan. Apalagi, di Bappeda Provinsi yang memuat data dan hasil kajian para pakar yang sudah cukup lengkap. Jadi, sebaiknya Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam menyusun program Jabar Selatan sebelum diperpreskan itu selain mengikuti arah kebijakan pusat juga mesti menyerap kondisi ril kebutuhan masyarakat dengan memintai masukan para pakar dan berembug dengan lima kabupaten itu," tutur Asep. (Zainulmukhtar)