Pengamat Menilai Emil Jangan Tergesa-gesa Berbaju Partai

Pengamat Menilai Emil Jangan Tergesa-gesa Berbaju Partai
net



INILAH, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil digadang-gadang masuk pusaran dua partai politik sejak tiga pekan terakhir ini. Kedua partai itu yakni Golkar dan Demokrat. 

Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi angkat bicara mengenai munculnya nama Ridwan Kamil dalam letupan internal partai politik. Hal tersebut, menunjukan sosoknya muncul sebagai figur elektoral.

Menurutnya, tokoh-tokoh muda seperti Ridwan Kamil dinilai para pengurus partai politik yang tidak memiliki figur, merupakan darah segar. Itu karena dianggap memiliki kapasitas untuk meningkatkan kader. 


Muradi melihat faktor ini yang menjadikan nama Emil -sapaan Ridwan Kamil- masuk dalam bursa Ketua Umum Demokrat versi KLB.

“Saya kira Kang Emil memungkinkan untuk itu apalagi misalnya AHY sudah hampir setahun memimpin partai tapi gak naik elektabilitas dia. Dia masih di luar sepuluh besar. Lima besar kan RK, Prabowo, Ganjar, Anies, Sandiaga. Jadi mungkin Demokrat butuh orang yang bisa meningkatkan elektoral partai. Wajar saja dan Kang Emil punya peluang itu dan sama seperti peluang dia memimpin partai di Golkar. Oke saja karena partai yang siap secara regenerasi maksimal sampai 2022 maka dia akan mampu kompetitif di 2024,” katanya saat dihubungi wartawan di Bandung, Rabu (3/3/2021).

Kendati demikian, dia menilai akan lebih baik jika Ridwan Kamil tidak tergesa-gewa dan terbujuk angin surga yang muncul dari konflik internal partai politik. Sebab, Ridwan Kamil berangkat menjadi kepala daerah sebagai tokoh non partai maka posisi saat ini jauh lebih baik ketimbang buru-buru berbaju politik. Namun peluangnya untuk melirik partai politik menurutnya masih terbuka mengingat masih banyak partai yang belum memiliki figur yang bisa memiliki nilai elektoral tinggi. 

“Kalau memungkinkan untuk bisa masuk (partai) dia harus bisa mempertimbangkan partai lain di luar partai yang menawarkan sebagai calon ketua umum. Karena banyak partak yang sebenanrya belum punya kader, seperti PAN, Demokrat, NasDem. Jadi peluang Kang Emil akan baik kalau menjaga ritme untuk menggali dukungan dari partai lain.Kalau dia ambil contoh Golkar saja maka ceruknya habis hanya dapat kolam kecil. Sementara karakternya lebih leluasa bergerak di kolam besar. Ini perlu digarisbawahi,” tuturnya.

Bahkan, Muradi menilai jika tokoh sekelas Emil terbawa masuk ke dalam Partai Demokrat maka akan rugi. Menurutnya dengan kondisi konflik internal di partai besutan SBY tersebut, maka Emil tidak bisa memanfaatkan partai tersebut sebagai kendaraan yang solid menghadapi kontestasi Pilpres 2024. 

“Kolam politiknya makin kecil dan dia akan terjebak dalam konflik internal. Itu wasting time. Karena dia bukan kader lama. Peluang untuk fighting tak terlalu kuat dibandingkan kader lama. Sekarang kan pertarungan pendiri dan anak muda. Saya kira fokus saja, peluang itu akan hadir pada 2022. Ada dua kemungkinan, pertama ada proses pemilihan presiden konvensi NasDem misalnya, atau membangun komunikasi dengan semua partai. Karena peluangnya masih fifty-fifty,” kata Muradi.

Memang, diakui Muradi, karena saat ini Demokrat lebih dominan kader anak muda, masuk ke dalam partai tersebut cocok dengan karakter dan kapasitas Emil. Namun dia menilai masuk menjadi anggota partai politik harus menjadi opsi terakhir bagi mantan Wali Kota Bandung tersebut. 

“Kalaupun menarik, pertimbangannya harus belakangan, terakhir sekali. Kalau dia misalkan di NasDem, Demokrat, Golkar, maka orang tidak akan melirik dia sebagai figur yang dianggap bareng-bareng. Sementara saat dia di Kota Bandung dan Jabar karakternya bukan orang partai,” katanya.

Muradi sendiri meminta Kang Emil memanfaatkan sisa jabatan sebagai gubernur dan tidak terburu-buru. Menurutnya Kang Emil perlu mengoptimalkan kerja sebagai gubernur Jabar karena akan memberikan efek elektoral luar biasa mengingat Jabar penduduknya paling besar. 

“Kedua, harus mengkaitkan bahwa kerja elektoral di Jabar sama dengan kerja politik nasional, jangan dibedakan harus sinergis karena dia wakil pemerintah pusat di daerah. Ketiga, baru membangun konektivitas dengan sejumlah wilayah yanh punya basis kecenderungan pemilih Kang Emil contoh misalnya Jateng, Jatim, Bali, Indonesia timur. Tiga hal itu lebih baik ketimbang terjebak dalam dinamika soal pemiliham ketua partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengungkapkan, sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.

Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.

"Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor, Gubernur Kaltim. Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi Ketum Partai Emas," ujar Darmizal kepada wartawan, Senin (1/3/2021) malam.

Pendiri Partai Demokrat lainnya, Hencky Luntungan mengklaim KLB sudah mendapat dukungan sebanyak 80 persen suara DPC Partai Demokrat.

"Sudah, sudah, sudah, sudah. Mungkin sudah sampai di 70-80 persen," kata Hencky kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Hencky yakin KLB Partai Demokrat akan tetap berjalan tanpa harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, KLB akan tetap berjalan jika para pemegang suara di DPC dan DPD bersepakat. (Rianto Nurdiansyah)