GM Hotel PPH Jadi Tersangka, 2 Bos Laundry Sempat Kabur ke Pulau Sumatera

GM Hotel PPH Jadi Tersangka, 2 Bos Laundry Sempat Kabur ke Pulau Sumatera
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Bogor - General Manager berinisial IK dan HRD Hotel PPH berinisial SS ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Alat Pelindung Diri (APD) di wilayah Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Cigudeg.

Selain itu, bos dan manajemen usaha laundry PT AS berinisial IP dan AG juga menjadi tersangka. Sebelumnya, dua orang supir berinisial WD dan AR ditangkap Sat Reskrim Polres Bogor di tempat pelariannya di DKI Jakarta.

"Setelah cukup barang bukti, Sat Reskrim Polres Bogor akhirnya menjadikan GM dan HRD Hotel PPH di Kota Tanggerang berinisial IK dan SS sebagai tersangka kasus pembuangan limbah B3 APD," ujar Kapolres Bogor AKBP Harun kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).


Dia menerangkan, jajaran Sat Reskrim juga berhasil menangkap manajemen usaha laundry yang sebelumnya berstatus daftar pencarian orang (DPO).

"DPO atas nama IP dan AG juga sudah berhasil ditangkap Sat Reskrim Polres Bogor di tempat persembunyiannya di wilayah Kecamatan Jasinga, Kabupaten  Bogor setelah sempat kabur ke DKI Jakarta, Pulau Sumatera dan Kabupaten Cianjur sebelum akhirnya tertangkap," terangnya.

Dia menuturkan, jajarannya terus mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam pembuangan sampah B3 APD yang tidak sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami terus meminra keterangan pihak terkait dalam kasus pembuangan limbah B3 APD hingga tuntas termasuk pihak Pemkot Tanggerang, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru," tutur AKBP Harun.

Para tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 1 UU Nomor 18/2008 tentang pengelolaan sampah dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 10 tahun dengan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp5 miliar.

"Kamu juga mengenakan  pasal 104 UU Nomor 32/2019 tentang Pengelolaan Lingkungan kepada para tersangka kasus pembuangan limbah B3 APD secara ilegal ini, dimana ancaman hukumannya minimal penjara satu tahun dan maksimal tiga tahun dengan denda paling banyak Rp3 miliar," lanjutnya. (Reza Zurifwan)