Inilah Catatan DPRD Soal Pemberlakuan  Ganjil Genap

Inilah Catatan DPRD Soal Pemberlakuan  Ganjil Genap
istimewa



INILAH, Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar rapat penanganan Covid-19 Kota Bogor di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin (22/2/2021) sore. Hasilnya DPRD memberi beberapa catatan perbaikan langkah-langkah Pemkot Bogor, namun untuk ganjil genap DPRD mendukung dengan beberapa hal yang harus diperbaiki atau dikuatkan.

 

"Ini kan Ikhtiar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanganan Covid-19 Kota Bogor. Tadi saat rapat banyak yang ditanyakan oleh DPRD Kota Bogor, memang ada informasi yang belum sampai dan ada yang baik untuk diperkuat, misal ada perkuatan ganjil genap," ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto kepada INILAH usai rapat.


 

Bima melanjutkan, pemberlakuan ganjil genap dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB ini dilakukan untuk menghidupkan geliat ekonomi, artinya yang bekerja dikecuali kan. 

 

"Tadi juga dibahas bagaimana kami menyiapkan sekenario kedepan, semisal anggaran yang diperlukan. Lalu ada masukan untuk mengalokasikan Bansos, sekarang masih lebih fokus PPKM mikro dan vaksinasi," tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Kota Bogor,

H. Karnain Asyhar mengatakan, fokus teman pansus Covid-19, pertama pihaknya ingin mengkonfirmasi laporan warga terkait ganjil genap kepada Pemkot Bogor dan Satgas Covid-19 Kota Bogor.

 

"Memang kemarin kita tahu, ada kelonggaran pengawasan wahana wisata dan restoran kemarin the jungle water park juga sudah dilakukan penindakan," tuturnya.

 

Karnain melanjutkan, setelah ditanya ke Satgas Covid-19 Kota Bogor, ada keterbatasan personil dan memang petugas fokus kepada pengawasan ganjil genap. Tapi memang, langkah kemarin sempat diberikan sanksi penutupan sementara merupakan hal yang tepat. 

 

"Karena itu tata laksana penanganan perlu dikuatkan promosi dan sosialisasi. Masih ada masyarakat yang belum mengakui adanya Covid-19, lalu ada juga persoalan ketika harus melalui PCR dan konfirmasi masa tunggu membuat keresahan pasien. Kita tahu kan sampai dua hari menunggu nya bahkan lebih," terang Karnain yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor.

 

Karnain menjelaskan, untuk ganjil genap secara umum menurunkan angka mobilitas, mungkin berdasarkan data ia mengakui ganjil genap mampu menurunkan mobilitas masyarakat. Tapi dengan catatan kalau ada masyarakat yang tidak produktif harus ditahan. 

 

"Pemerintah tetap fokus penanganan kesehatan. Tadi disampaikan di forum bansos tidak terangggarkan, termsusk WiFi untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diluncurkan tahun lalu, tidak dianggarkan 2021 karena menunggu aturan dari pusat. Kami menghormati regulasi yang sudah ada dan nanti di evaluasi, kami juga diberi ruang menampung masukan masyarakat. Kami hormati saja dan kita inginkan tidak ada pembedaan termasuk ketika ada situasi moge kemarin agar tidak menjadi polemik," pungkasnya. (rizki mauludi)