Disnakertrans Jabar Sebar Edukasi K3 di Gedung Pemerintahan dan Perusahaan

Disnakertrans Jabar Sebar Edukasi K3 di Gedung Pemerintahan dan Perusahaan
istimewa



INILAH, Bandung - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, mayoritas perusahaan besar swasta di Jabar telah menerapkan fasilitas untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan kecil.

Menurut dia, yang menjadi kendala, adalah adanya anggapan bahwa menerapkan K3 adalah investasi yang besar.

"Padahal jika berpikir secara jangka panjang penerapan K3 itu malah lebih meningkatkan produktifitas," ujar Taufik usai meninjau Gedung Bappeda Jabar, akhir pekan ini. 


Taufik melanjutkan, demikian pula di gedung pemerintahan yang sejauh ini masih banyak yang belum menerapkan fasilitas K3. Karena itu, pihaknya terus melakukan edukasi bersama satuan tugas di sejumlah dinas. 

"Mulai tahun kemarin kita melalukan uji riksa itu di Gedung Sate , kemudian sekarang baru di Bappeda. Karena selama ini justru di pemerintahan pun belum mengetahui apa itu K3," katanya.

Diketahui, ada dua hal yang ditinjau pada  uji riksa ini, di mana berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang peraturan pelaksanaannya di atur di Permenaker No 6  tahun 2017 tentang k3 elevator dan escalator. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

Khusus di gedung pemerintahan, di mana kerap kali melakukan agenda rapat dalam gedung khususnya sebelum Pandemi Covid-19 terjadi. Karena itu, K3 pada lingkungan kerja harus benar-benar dimiliki. Misalnya saja berkaitan dengan cahaya dan udara. 

"Ini sangat bahaya jika kita biarkan dalam satu ruangan itu apalagi berjam-jam sampai sore orang berkumpul itu pasti mengeluarkan udara kan. Nah kalau melebihi nilai ambang batas itu akan membahayakan," paparnya. 

Diketahui, pemeriksaan dan pengujian di Kantor Bappeda Jabar sendiri Disnakertans Jabar melalui Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis berkolaborasi dengan Balai K3 Bandung dan PJK3. 

Riksa Uji Lingkungan Kantor, dilakukan pada factor fisika serta penerapan hygiene dan sanitasi terkait dengan kebutuhan udara dalam ruangan, salah satunya adalah kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality). Kedepannya, kegiatan riksa uji akan diadakan pada sejumlah perusahaan di lingkungan kerja UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I-V di Jawa Barat.

Pascariksa uji pada elevator diharapkan terpenuhinya standard persyaratan K3 dan peralatan K3 (elevator dan escalator) tersebut layak digunakan sehingga tidak terjadi kecelakaan (zero accident). Dan pada lingkungan kerja diketahui kondisi K3 lingkungan kerja, sejauh mana penerapan hygiene dan sanitasi dilaksanakan di tempat kerja, serta untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian ketika hasil riksa uji k3 lingkungan Kerja dan penerapan Higiene & sanitasi di atas nilai ambang batas (NAB) atau tidak memenuhi standar.

"Kita buat rekomendasi, dari sini kita buat laporan, nanti yang periksa itu di Balai K3 di bawah Kementerian. Nanti kita menerima laporan lalu kita evaluasi untuk dikeluarkan surat keterangan dari dinas tenaga kerja," katanya. (Rianto Nurdiansyah)