Dewan Minta BPK Mengaudit Proyek Rehabilitasi Stadion Pakansari 

Dewan Minta BPK Mengaudit Proyek Rehabilitasi Stadion Pakansari 
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Cibinong - Komisi III DPRD Kabupaten Bogor berang terkait karut marutnya proyek rehabilitasi Stadion Pakansari yang dikerjakan melebihi batas addendum (waktu tambahan).

Bahkan, usai inspeksi mendadak di lokasi proyek mereka tak diberikan penjelasan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun penyedia jasa PT Nur Ihsan Minasamulia & PT Cipta Maju Propertindo. Untuk itu, mereka pun secara tegas meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek senilai Rp14,4 miliar tersebut.

"Kami akan menyurati pimpinan DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terkait pengerjaan proyek yang melebihi batas addendum hingga dianggap melanggar aturan. Kami juga akan meminta BPK mengaudit proyek rehabilitasi Stadion Pakansari ini," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al Muharrom kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).


Politisi Partai Golkar ini menerangkan, sesuai addendum yang diberikan proyek rehabilitasi Stadion Pakansari itu harus rampung pada Selasa (9/2/2021) lalu.

"Dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Pemuda dan Olahraga Rabu (27/1/2021) lalu mereka menyatakan akan 'memblack-list' penyedia jasa apabila pekerjaannya melewati Selasa (9//2/2021). Inilah yang kami pertanyakan kepada dinas terkait mengapa mereka main-main dengan uang rakyat," terangnya.

Sedangkan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Permadi menambahkan tidak ada dasar aturan atau perintah tertulis yang memperbolehkan penyedia jasa meneruskan pekerjaannya, hingga dia minta pekerjaan proyek rehabilitasi Stadion Pakansari ini dihentikan.

"Proyek rehabilitasi Stadion Pakansari ini harus dihentikan karena tak ada aturan atau perintah tertulis yang memerintahkan penyedia jasa diwajibkan meneruskan tanggung jawab pekerjaannya," tambah Permadi.

Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan karena tak ada penjelasan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, PPK atau penyedia jasa, maka para wakil rakyat menyudahi sidaknya di stadion kebanggaan warga Bumi Tegar Beriman tersebut.

"Percuma kami lama-lama di Stadion Pakansari kalau tidak ada penjelasan dari pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab, jelas kami kecewa karena beberapa kali diundang rapat dengar pendapat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga tidak pernah kooperatif apalagi hadir," jelasnya. (Reza Zurifwan)