Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon Kunker ke Kemenkumham Jabar, Ada apa?

Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon Kunker ke Kemenkumham Jabar, Ada apa?
Foto: Maman Suharman



INILAH, Cirebon - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jabar. Kunker tersebut bertujuan untuk mempelajari bagaimana mekanisme harmonisasi Perda yang dilakukan Kemenkumham. 

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hasan Basori menilai, selama ini dewan ingin mengetahui bagaimana Perda lama efektivitasnya masih bisa dilakukan atau tidak.

"Perda kan ada yang baru dan ada pula yang lama. Untuk yang lama kita konsultasi, apakah masih efektif digunakan atau tidak," kata Hasan, Selasa (16/2/2021).


Hasan menjelaskan, persoalan utama sebetulnya ada pada bagian hukum.  Terkadang, Pemkab terbelenggu dengan kebijakan pembagian kewenangan. Salah satu contohnya adalah urusan agama. Urusan ini adalah urusan pusat, dan memang visi misi Kabupaten Cirebon adalah agamis. Namun kontribusi agamis dari anggaran sama sekali belum kelihatan. Jadi, ketika akan membuat Perda,  Kemenkumham dianggap harus dari pusat.

"Kalau saya boleh berkomentar, sepanjang ada kerja sama dan Perda itu responsif dan kebutuhan masyarakat diakomodir, ya jangan dikakukan. Karena pembagian kewenangan terkait Perda berdasarkan UUD '45, Pemkab diberikan keleluasaan membuat inovasi," ungkapnya.

Ironisnya, ketika revisi Perda di Kemenkumham yang diajukan malah menjadi patokan khusus dari bagian hukum. Harusnya, ketika catatan dibuat, ada diskusi dengan dewan di daerah. Setelah ada catatan, harusnya jangan jadi senjata pamungkas bagian hukum di Pemkab Cirebon.

"Saya ambil contoh saja, kebutuhan anggaran untuk ustaz, guru ngaji dan urusan agama lainnya. Padahal kebutuhan di untuk cantolan payung hukum itu diperlukan. Kemarin waktu membuat Perda masalah ini, malah dianggap bertentangan dengan pemerintah pusat," jelasnya.

Dia menegaskan, di sisi itulah harusnya ada poin kerja sama dengan pusat. Namun saat ini, Kemenkumham diakuinya sudah membuka diri untuk bisa berdiskusi. Bahkan, boleh melibatkan Kemenkumham untuk menganalisis sejumlah Perda yang ada di Kabupaten Cirebon. Dirinya juga tidak menampik, selama ini memang bagian hukum Pemkab Cirebon selalu berkoordinasi dengan pihak dewan.

"Sekarang kami sudah bisa berkonsultasi terkait perda perda dengan Kemenkumham. Selama ini juga bagian hukum Pemkab cirebon intens juga berdiskusi dengan kami. Yang penting, jangan kaku saja pada bagian hukumnya," jelas Hasan

Hasan menambahkan, saat ini Perda yang ada di Kabupaten Cirebon jumlahnya kurang lebih 200an. Idealnya, jumlah Perda sebanyak itu konteksnya memang harus dievaluasi. Masalahnya, karena prinsipnya Perda itu harus update dengan kebijakan pusat. Kalau sudah bertentangan, tentu ada kebijakan baru dari pusat, yang harus disesuaikan. Di samping itu, ada hal yang sifatnya urgent tidak dengan kondisi saat ini.

"Perda itu kalau bagus harus dipertahankan selagi bisa menguntungkan masyarakat. Kalau saya lebih cenderung mari kita evaluasi Perda lama, yang memang sudah bertentangan dengan pusat. Pokoknya Perda harus responsif yang bisa menguntungkan masyarakat," tukasnya. (Maman Suharman)