Nah Lho! Pelanggar Prokes di Kota Bogor Bisa Dipidana

Nah Lho! Pelanggar Prokes di Kota Bogor Bisa Dipidana
Istimewa



INILAH, Bogor - Pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) di Kota Bogor bisa dipidanakan. Itu setelah Pemkot, Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor, Denpom III/1 Bogor dan Satpom TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penegakan hukum Protokol Kesehatan di Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat pada Senin (15/2/2021). 

Penandatangan tersebut dilakukan Wali Kota Bogor Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandenpom III/1 Bogor Letkol CPM Sutrisno, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Herry Hermanus Horo dan Komandan Satuan POM TNI AU Atang Sendjaja, Letkol Dadan.

Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, selama ini dasar penegakkan hukum yang digunakan dalam penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan adalah Peraturan Wali Kota (Perwali). Kedepan dasar yang akan digunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum.


"Dalam Perda tersebut menyangkut banyak hal, tidak hanya tentang lingkungan hidup, sampah dan yang lainnya. Tetapi aspek protokol kesehatan juga bisa masuk yang sanksinya diatur dan bisa lebih berat," ungkap Bima dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/2/2021).

Bima melanjutkan, dengan Perda ketertiban Umum tersebut, landasan yang digunakan dalam penegakkan hukum penerapan disiplin protokol kesehatan menjadi lebih pasti. Penurunan atau mulai kendurnya disiplin warga dalam menerapkan protokol kesehatan, menjadi fenomena yang terjadi di seluruh daerah dan menjadi kewajiban semua pihak untuk mengingatkan bahwa situasi yang ada belum aman dan ada hukum yang bisa diberlakukan.

"Jadi kami tetap dan terus berikhtiar dari hulu ke hilir. Di hulunya tetap preemtif, preventif, represif, mengurangi mobilisasi warga. Yang beda adalah pada represif atau penegakkan hukumnya yang lebih tegas dan kuat," tegasnya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, di beberapa daerah terkait pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi, namun penerapan penegakan hukumnya dirasa belum sebanding, sehingga kedepan diperlukan mekanisme yang dijalankan dan diterapkan dengan lebih tegas. 

"Melalui penandatangan nota kesepahaman terkait penegakkan hukum protokol kesehatan yang memiliki dimensi penegakkan hukum luas, diharapkan menjadi satuan gugus tugas hukum di Kota Bogor," terangnya.

Ia melanjutkan, hal ini agar ke depan masyarakat bisa lebih disiplin dalam penerapan protokol kesehatan dengan penerapan sanksi yang lebih tegas. 

"Kedepan penegakkan hukum yang dilakukan menjadi lebih tegas, diantaranya bisa dengan menggunakan sanksi pidana dengan dukungan Kejari. Jadi tidak hanya peraturan-peraturan Perda, sehingga baik aparatur di Pemkot Bogor, Polresta Bogor Kota dan pihak terkait lainnya bisa melakukan upaya-upaya disiplin protokol kesehatan yang lebih baik lagi, sehingga mampu menekan angka kasus positif di Kota Bogor," tuturnya.

Susatyo membeberkan, diperlukan pembahasan yang lebih komprehensif terkait regulasi yang digunakan, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat termasuk efek jera apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka menekan angka kasus covid-19 di Kota Bogor.

"Saya berharap penandatangan ini tidak sekedar MoU, tapi menjadi satu langkah yang benar-benar harus dioperasionalkan di tengah kondisi yang ada sebagai upaya penekanan kasus Covid-19. Jadi, dalam implementasinya tidak ada keraguan, tidak ada maju mundur, harus lurus dan tidak tebang pilih sehingga masyarakat disiplin," pungkasnya.