Lahan PTPN VIII Banyak Diserobot, Wabup Bogor: Jangan Percaya Iming-iming Tak Jelas

Lahan PTPN VIII Banyak Diserobot, Wabup Bogor: Jangan Percaya Iming-iming Tak Jelas
Foto: Reza Zurifwan



INILAH, Puncak - Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta masyarakat berhati-hati dalam keinginan membeli lahan atau mengalihkan hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan janji bakal 'dilepas' kepemilikannya oleh satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Pasalnya, politisi Partai Gerinda ini menuturkan pelepasan HGU itu tidak bakal terjadi. Maksimal, hanya diperpanjang itu pun dengan catatan lahan  harus tetap menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

"Jika ada oknum yang mengatakan menjual atau mengalihkan lahan HGU lalu bisa menyertifikatkan lahan tersebut itu bohong. Karena yang ada mereka melakukan penyerobotan lahan  dan memalsukan surat-suratnya seperti yang terjadi di Desa Kopo, Cisarua," tutur Iwan kepada wartawan, Senin (8/2/2021).


Dia menambahkan, belasan hingga puluhan tahun lalu sebenarnya luas lahan PTPN VIII mencapai 1.920 hektare. Namun, setelah marak penyerobotan luasnya berkurang menjadi 1.500 hektare saja.

"Luas lahan PTPN VIII saat ini kurang dari 1.500an hektare. Dan kalau saat ini diukur lagi total luasnya bisa kurang dari itu karena aksi penyerobotan lahan milik negara ini masih terjadi," tambahnya.

Iwan menjelaskan, maraknya penyerobotan lahan ini karena PTPN VIII tidak punya anggaran untuk melindungi asetnya. Solusi dari pihak mereka yakni dengan mengerjasamakan operasi (KSO).

"Paling mereka meng-KSO karena kalau untuk membongkar vila ataupun bangunan liar yang berdiri di atas lahan mereka butuh biaya yang tidak sedikit," jelas Iwan.

Diwawancarai terpisah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Adat Puncak Edison menduga KSO antara PTPN VIII dengan pihak ketiga diduga tanpa kajian analisa dampak lingkungan sehingga berpotensi merusak ekosistem lingkungan hidup hingga menjadi pemicu terjadinya bencana alam tanah longsor maupun banjir bandang.

"KSO antara PTPN VIII dengan pihak ketiga bisa dikatakan tidak terkendali karena dari total luas lahannya  sekitar 750 hektare lainnya di KSOkan, sementara yang diserobot itu menurut keterangan mereka ada 350 hektare. Dengan berkurangnya lahan serapan air yang sudah terjadi selama lebih 30 tahun ini maka Kawasan Puncak pun mulai kerap dilanda bencana alam tanah longsor dan banjir bandang," papar Edison.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman meminta pemerintah pusat, Pemprov Jabar, maupun Pemkab Bogor mengikuti amanat Peraturan Presiden Nomor 54 /1999 dan UU Nomor 26/2007 tentang Tata Ruang. Dalam aturan tersebut, disebutkan secara tegas para pemegang kekuasaan itu harus menjaga luas lahan hutan lindung, kawasan konservasi hingga pertanian di Kawasan Puncak.

"Lahan hutan lindung, kawasan konservasi hingga pertanian ini harus dilindungi dari bangunan tak berizin sesuai UU Nomor 26/2007 dan Perda Nomor 11/2016 maupun Perpres Nomor 54/1999. Selain pasal penyerobotan atau pencurian lahan, dengan UU dan Perpres itu pelaku terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp500 juta," tegas Usep. 

Terkait penyerobotan lahan milik PTPN VIII, Perhutani atau pemegang HGU lainnya, politisi PPP ini berharap pemilik lahan atau HGU-nya untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

"Silahkan mereka terutama Kementerian BUMN atau Kementerian Lingkungan Hidup lapor jika ada penyerobotan lahan atau ini ada oknum yang menjualnya, Pemkab Bogor tak mengerti batas lahan yang merupakan hak mereka. Kami dari wakil rakyat mendukung apabila Kawasan Puncak ingin dibenahi dan dihijaukan sehingga asri kembali," pungkasnya. (Reza Zurifwan)