Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Dikhawatirkan Akan Hilang

Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Dikhawatirkan Akan Hilang
Foto: Rizki Mauludi



INILAH, Bogor - Keberadaan aset-aset tanah milik Pemerintah Kota Bogor kini tengah menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Pasalnya, dari total 4.158 aset itu ada 3.500 bidang yang belum tersertifikat.

Kabid Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor Dheri Wiriadirama mengatakan, dari 4.158 aset berupa bidang tanah, jalan dan bidang selain jalan, baru 658 bidang tanah yang tersertifikasi sampai akhir 2020 lalu.

"Jadi yang belum tersertifikasi ada 3.500 bidang yang tersertifikasi," katanya kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).


Dheri melanjutkan, masih banyaknya aset yang belum tersertifikasi, dikarenakan target sertifikasi aset belum banyak beberapa tahun lalu. Namun dengan adanya program PTSL, menjadi terbantu dalam hal pensertifikatan aset. Tapi ketika ditanyakan berapa target aset yang akan disertifikasi tahun ini, Dheri belum bisa menjawab.

"Iya dulu target pensertifikatan belum terlalu banyak dan sekarang kami juga banyak terbantu setelah ada program PTSL," tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor Atty Soemadikarya mengatakan pembelian aset pemkot dengan APBD Kota Bogor dan aset yang sudah ada, tapi tidak punya legalitas hanya menjadi permainan segelintir oknum.

"Saya sangat prihatin, merasa miris sekaligus terkejut kalau sampai marah ya wajar lah. Saya marah pada perilaku para pemimpin yang tidak serius mengelola aset aset milik Pemkot Bogor dimana secara tidak langsung milik rakyat kota bogor," tegas Atty.

Menurutnya, Pemkot Bogor hanya mampu melakukan sertifikasi empat sampai enam bidang tanah saja dalam setahun. Dirinya mengkhawatirkan jika nantinya aset milik Pemkot Bogor malah hilang dan diambil alih oleh oknum yang tidak bertanggungjawab jika tidak memiliki kejelasan hukum.

"Saya heran ya, pada saat beli aset semua semangat, dilakukan tahapan-tahapannya, dibentuk tim dan macam macamlah namanya. Tetapi saat aset sudah dibeli, tidak ada tindak lanjut dan semua terkesan cuci tangan dan aset tersebut akan mudah untuk menjadi permainan di kemudian hari atas kepentingan pribadi dan kelompok," pungkasnya. (Rizki Mauludi)