Banyak Pengangguran Usai Pandemi, Ini Solusi DPRD Jabar

Banyak Pengangguran Usai Pandemi, Ini Solusi DPRD Jabar
Ilustrasi/Antara Foto



INILAH, Bandung – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat kian meningkat, seiring belum berakhirnya pandemi Covid-19. Terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi penambahan sekitar 600 ribu orang dan menyentuh angka 2,53 juta jiwa pengangguran atau berkisar 10% dari total jumlah penduduk.

Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, ada solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) guna menekan jumlah tersebut. Caranya adalah dengan memaksimalkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, saat ini masalah yang tengah dialami oleh pelaku UMKM adalah dalam memasarkan produk. Dia meyakini jika Pemprov dapat  memfasilitasi kebutuhan tersebut, bisa dipastikan jumlah pengangguran tersebut bakal terserap dengan sendirinya. Sebab ketika produk bersaing dan kebutuhan meningkat, tentu saja bakal membutuhkan SDM tambahan untuk memenuhi permintaan.


“Mengatasi pengangguran di Jawa Barat, bisa dilakukan dengan membangun sebuah ekosistem. Di Jabar ini, ada sekitar 4,6 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Masalah mereka saat ini yang paling utama adalah pemasaran. Kalau 4,6 juta ini bisa masing-masing merekrut satu orang saja, berarti masalah pengangguran kita selesai. Tinggal bagaimana caranya membangun ekosistem, supaya pemasaran mereka ini beralan. Disitulah fungsi pemerintah, misal dengan difasilitasi go online. Dibuatkan platform digital. Atau dicarikan pasarnya di luar Jabar,” ujar Yunandar kepada INILAH, Senin (1/2/2021).

“Kita contoh Jawa Timur. Tiap tahun mereka melakukan muhibah ke Indonesia Timur. Biasanya ke Makassar. Gubernur Jatim bawa rombongan UMKM dan pengusaha dan mereka buka usaha disana. Itu ratusan miliar transaksinya sekali kesana. Kita harusnya begitu. Lihat pasarnya dimana, yang produknya tidak ada. Kita jual kesana, baik secara online maupun offline. Agar produk diserap, kita harus punya daya saing. Mulai dari pengemasannya, pelabelan hingga mungkin endorsement-nya difasilitasi oleh pemerintah. Misalnya, jual keripik dengan dibungkus plastik bening. Mungkin sebungkusnya hanya 2 ribu rupiah. Tapi kalau dikemas dengan bagus, lalu ada label halal, label BPOM dan ada endorse dari artis atau selebgram, mungkin harganya bisa jadi 20 ribu rupiah. Nah itu harus dibimbing dan difasilitasi kebutuhannya oleh pemerintah. Kalau penjualan meningkat, omset meningkat, itu pasti nambah pegawai,” sambungnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Yunandar mengatakan dalam memenuhi kebutuan tersebut diyakininya tidak membutuhkan biaya besar. Hanya diperlukan perhatian dan keseriusan dari pemerintah.

“Soal ini, sebenarnya tidak mahal dan tidak perlu menggunakan APBD. Soalnya bisa dikelola oleh BUMD atau swasta yang ditunjuk. Misal dibikinlah market place khusus UMKM Jabar, kemudian kalau perlu pelabelan juga digratiskan. Untuk pengemasan tinggal diedukasi secara online. Dibantu branding-nya agar punya kesan. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh usaha UMKM tapi bisa dibantu dan difasilitas oleh pemerintah. Apalagi pada posisi sekarang, saat Covid-19 ini. Ada tiga hal yang harus jadi fokus pemerintah. Pertama penanggulangan Covid-19, mulai dari vaksinasi, pelayanan faskes harus cukup termasuk SDM-nya, kedua sektor pertanian yang harus ada dorongan luar biasa untuk ketahanan pangan dan ketiga UMKM digital. Untuk bertahan dari pandemi ini dan pemulihan ekonomi. Cukup itu, jangan fokus kemana-mana. Pariwisata lah, milenial apa lah. Soalnya enggak akan cukup. Enggak cukup waktu, uang bahkan SDM-nya,” tandasnya. (Yuliantono)