DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Tuntaskan Persoalan Ketahanan Pangan

DPRD Jabar Minta Pemprov Serius Tuntaskan Persoalan Ketahanan Pangan



INILAH, Bandung – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), untuk lebih serius menyelesaikan persoalan ketahanan pangan daerah.

Dia mengatakan, sejauh ini mengenai ketahanan pangan belum menjadi fokus pemerintah. Sementara, dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19 harusnya masalah tersebut menjadi prioritas utama. Perlu adanya konsep terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam memastikan jaminan keberlangsungan ketersediaan pangan di Jawa Barat.

 “Menurut saya, Pemprov Jabar belum ada keseriusan dalam membahas konsep ketahanan pangan, mau seperti apa. Sementara kita itu sesungguhnya dalam posisi yang tidak begitu baik dalam ketahanan pangan. Harusnya masalah ini jadi perhatian secara khusus. Jadi fokus dan jangan kemana-mana. Jangan semua mau digarap. Padahal tidak begitu seharusnya. Harus ada konsep yang paling tepat, untuk kondisi permasalahan sekarang. Pangan harusnya nomor satu, karena selain kita bukan penghasil. Ditambah dengan adanya Covid-19, kita semakin sulit. Terutama dalam memperoleh pangan dari luar,” ujar Yunandar kepada INILAH, Senin (1/2/2021).


Yunandar menambahkan, kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov dengan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam memenuhi kebutuhan daging sapi dan lobster sudah terbilang tepat. Hanya saja langkah tersebut menurutnya bersifat jangka pendek. Perlu adanya konsep jangka panjang yang dibangun, untuk memastikan kebutuhan masyarakat.

                “Itu sudah betul, dengan kerjasama dengan NTB. Tapi itu tidak cukup, karena sifatnya jangka pendek. Menurut saya, perlu ada konsep jangka panjangnya yang harus dibangun. Bisa dengan melakukan kemandirian pangan, dengan membuat kerjasama kepada daerah lain untuk membangun food estate. Atau dengan membuat kontrak kerjasama jangka panjang dengan daerah produsen pangan, agar menjual produknya khusus ke kita,” ucapnya.

                Kemudian kata dia, Pemprov juga harus membuat regulasi khusus terkait ketahanan pangan. Caranya dengan membiayai dinas terkait secara signifikan, untuk fokus memenuhi kebutuhan pangan daerah. Jangan seperti sekarang kata Yunandar, dimana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dipotong untuk penanganan Covid-19. Padahal menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan dan penanganan pandemi seharusnya berjalan seiring.

                “Perlu ada regulasi mengenai ketahanan pangan. Strateginya seperti apa? Programnya bagaimana? Ada dinas khusus yang dibiayai secara signifikan untuk melakukan itu. Kalau kita lihat di APBD sekarang, seluruh dinas terkait pangan ini malah dipotong habis-habisan untuk Covid. Harusnya berjalan seiring. Anggaran untuk Covid besar, ketahanan pangan juga besar. Sekarang ini kelihatan tidak fokus. Bahwa kita ingin menuju ketahanan pangan tapi tidak didukung,” lanjutnya.

                Harus ada konsep yang jelas kata dia, kemana arah ketahanan pangan Jabar bermuara. Entah melakukan kemandirian atau memenuhinya dari luar. Butuh arah yang jelas dan fokus kata Yunandar, sesuai dengan kemampuan Jabar. Tidak hanya itu, dia pun mempertanyakan kebijakan Gubernur Ridwan Kamil dengan membangun program petani milenial. Sebab dia menilai, tidak ada konsep dan tujuan yang jelas dari program tersebut. Apakah bertujuan untuk ketahanan pangan atau hanya menambah jumlah petani.

“Kesimpulannya, sampai hari ini menurut saya tidak ada kejelasan mengenai konsep dan strategi ketahanan pangan Jabar. Padahal tinggal pilih, apakah mau mandiri atau beli dari luar. Kalau mau mandiri, jangan tanggung-tanggung. Misal 10% dari APBD difokuskan untuk pertanian. Itu baru kesungguhan. Ini malah ada program petani milenial. Itu tidak ada dengan urusan pangan. Kalau mau mandiri, tidak cukup hanya dengan program lima ribu petani. Itu terlalu kecil, karena tiap tahun kita kehilangan ratusan ribu petani. Kemudian juga harus dipastikan kesejahteraannya, yaitu dengan memastikan harga belinya jangan dibeli murah. Kalau tidak begitu, bagaimana anak-anak milenial ini mau jadi petani,” jelasnya.

“Kalau hanya sekedar menghasilkan produk pangan dengan harga murah, itu bukan solusi ketahanan pangan. Itu hanya solusi untuk menambah jumlah petani. Usul saya, konkritnya dengan keterbatasan lahan kita sebaiknya datanglah ke Sulawesi Selatan atau Jawa Timur. Bikin contract framing disana. Melalui BUMD, jangka pendek dengan kontrak jual beli. Jangka panjang ya dengan bangun food estate. Itu baru kesungguhan. Kalau program sekarang itu, SDM bagaimana, peningkatan teknologi bagaimana, belumlagi sistem rantai pasok. Tidak sesederhana itu, dengan mengajak anak milenial jadi petani. Harus ada kejelasan dengan masa depannya, kalau memang mau jalan,” sambungnya. (Yuliantono)