DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Aset

DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Aset
DPRD Jabar Minta Pemprov Maksimalkan Aset



INILAH, Bandung – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk segera menginventarisir aset-aset. Bedi juga meminta BPKAD dapat memaksimalkan aset yang ada agar tidak ada terbengkalai.

Bedi Budiman menegaskan, saat ini pihaknya tengah mengaji pengelolaan aset tersebut, baik dalam status kepemilikan, administrasi dan lainnya.

Terlebih saat ini menurutnya, masih banyak aset yang belum dikelola dengan baik. Padahal memiliki potensi untuk menambah pemasukan daerah.


"Jadi kita harus mengaji lebih dalam, bahwa persoalan aset ini adalah persoalan warisan. Warisan masalah yang sudah turun temurun dan ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan," ujar Bedi Budiman

Bedi Budiman mencontohkan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang sudah teratur dengan SOTK, cukup banyak bisa disatukan dalam satu wilayah.

Sehingga ada efisiensi dan pemanfaatan lebih tertata. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menertibkan aset diantaranya pengorganisasian dari leading sektor yang menangani aset.

Menurut Bedi Budiman, institusi yang menangani aset kapasitasnya terlalu kecil. Seharusnya ada institusi khusus untuk menangani aset yang memiliki kapasitas, kewenangan, kapasitas anggaran yang mumpuni untuk melakukan kegiatan prinsip mengenai aset.

"Prinsip yang pertama adalah inventarisasi, sertifikasi, kemudian mengklasifikasikan mana kategori yang sudah bersertifikat, mana yang masih dalam sengketa, mana yang masih dalam status penguasaan saja," ucap Bedi Budiman

Selain itu, bila tak dipelihara aset rawan dikuasai pihak lain. Caranya, lanjut Bedi Budiman, dengan perawatan dan didayagunakan bekerjasama dengan pihak lain.

"Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya tanah itu dikerjasamakan dengan pihak swasta, UKM, Koperasi bila di perkotaan, untuk pertanian, perkebunan dan pengolahaan bila di pedesaan. Jadi tidak dibiarkan terbengkalai," jelas Bedi Budiman.

Lebih lanjut Bedi Budiman menegaskan, Komisi I berkomitmen untuk melakukan pengawasan tentang status aset mengingat dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat masih ada sekitar 4.545 aset milik Pemprov Jabar berupa tanah belum bersertifikat.

"Kami komitmen mengawasi ini, bagaimana caranya penegakan hukum, legal standing-nya. Sekarang ini kan kalau kita bicara mana aset ini, titiknya dimana yang ada cuma ada tumpukan data. Saya berharap kedepannya ada mapping peta interaktif atau peta digital yang menunjukkan dimana lokasi, luas dan status kepemilikan," harap Bedi Budiman.

Selain itu, dia berharap Pemprov dapat menjalin kerjasama dalam melakukan pengamanan dengan keamanan setempat. Pengamanan ini, lanjut Bedi, untuk mengawasi jangan sampai ada oknum yang bermain dan jangan sampai ada kelemahan regulasi sehingga dapat dimanfaatkan.

"Saya yakin dan percaya dengan gebrakan Pemprov Jabar, kita tunggu aksi nyatanya. Jangan cuma jadi macan kertas atau macan konsep," ucap Bedi

Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat juga meninjau Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati yang juga sebagai bagian dari aset Pemprov Jabar.

Sekretaris Komisi I Sadar Muslihat menyebutkan, kondisi balai di wilayah Jawa Barat juga memerlukan dorongan dan peningkatan agar berdaya guna. Hal itu sebagai pengembangan mutu dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Jawa Barat. Misalnya dengan memanfaatkan lahan tersebut menjadi ekowisata berbasis peternakan.

“Untuk mewujudkan itu, sarana dan prasarananya juga perlu ditingkatkan, penyediaan infrastruktur jalan, misalnya,” ujar Sadar.

Dia menambahkan, catatannya bahwa penyediaan infrastruktur jalan tidak mengganggu fasilitas atau lahan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendukung jika kawasan balai direncanakan sebagai kawasan wisata pendidikan berbasis peternakan hingga menjadikan souvenir khas Garut.

“Ikon domba Garut bisa menjadi pembuka dalam rencana peningkatan lahan dengan menjadikannya sebagai kawasan wisata berciri khas,” tutupnya. (Yuliantono)