Satgas Covid-19 Jabar Setuju PPKM Diperpanjang

Satgas Covid-19 Jabar Setuju PPKM Diperpanjang
Foto: Syamsuddin Nasoetion



INILAH, Bandung-Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarkat (PPKM) dinilai dapat menjadi senjata ampuh dalam menekan angka kasus Covid-19. Itu pernah terbukti bilamana berkaca  pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jabar yang dapat menurunkan angka pasien positif. 

Karena alasan tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jawa Barat turut menyetujui bilamana PPKM di Pulau Jawa dan Bali diperpanjang selama dua pekan. Itu menyusul adanya rencana dari pemerintah akan memperpanjang masa PPKM setelah tanggal 25 Januari 2021 mendatang.

"Kami menyambut baik rencana PPKM karena kami yakin pembatasan kegiatan masyarakat dapat menekan kasus COVID-19," ungkap Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar, Daud Achmad. 


Diketahui, sudah lebih dari satu pekan PPKM Jawa Bali sudah dilaksanakan. Tepatnya,  dimulai 11 Januari 2021 dan dijadwalkan berakhir 25 Januari 2021 mendatang. Adapun perpanjangan PPKM selama dua pekan didasari oleh masih tingginya kasus terkonfirmasi positif (positivity rate) COVID-19 di Jawa dan Bali.

Daud menyamapaikan, pihaknya dapat melihat berdasarkan hasil evaluasi PSBB di Jabar di mana dapat sukses menekan angka kasus Covid-19 secara signifikan. Dengan demikian, merasa optimistis bilamana PPKM diperpanjang pun akan mendapatkan hasil yang sama. 

"Kuncinya memang pembatasan kegiatan masyarakat. Saat PSBB lalu pun, kasus Covid-19 di Jabar berhasil ditekan signifikan," katanya.

Setelah lebih dari satu pekan menjalankan PPKM, Daud mengaku, kasus Covid-19 di Jabar masih menunjukan angka yang stabil. Artinya, jumlah kasus saat ini masih cenderung tinggi. 

"Angkanya masih stabil ya karena Jabar kan angkanya memang cukup tinggi. Tapi, mudah-mudahan setelah 14 hari pelaksanaan PPKM, hasilnya bisa terlihat," imbuhnya.

Daud juga berharap, masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha memahami pelaksanaan PPKM, termasuk perpanjanggnnya. Dia menyadari, PPKM mengakibatkan dunia usaha menjadi lesu. 

Kendati demikian, menurut dia, PPKM ini diberlakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tanpa pembatasan kegiatan masyarakat, akan semakin lama ekonomi terpuruk. 

"Mudah-mudahan dengan upaya PPKM ini, ekonomi bisa segera kembali naik. PPKM juga upaya agar masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan karena PPKM akan disertai operasi peningkatan disiplin masyarakat," pungkas Daud.


Sebelumnya Direktur Jenderal  (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan, setelah lebih dari satu pekan pelaksanaan PPKM angka kasus COVID-19 belum menunjukan penurunan.

Diketahui, saat ini pihaknya mengambil beberapa provinsi prioritas untuk monitoring, terutama provinsi-provinsi yang berwarna merah atau kategori tinggi dan Jawa-Bali sudah ditetapkan untuk PPKM. 

"Dan angka terakhir belum menunjukkan penurunan angka positivity rate yang signifikan," ungkapnya dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/145/SJ, Rabu (20/1/2021) lalu. 

Dia mengatakan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa PPKM setelah tanggal 25 Januari 2021 mendatang.

"Dan akan diperpanjang (pembatasan kegiatan). Hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari. Akan diperpanjang kembali dua minggu kedepan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian," katanya.  (riantonurdiansyah)