(Sikap Kami) Kenapa Sih Ngeles Melulu?

(Sikap Kami) Kenapa Sih Ngeles Melulu?



SALAH satu ciri pemerintahan zaman now adalah gampang berkelit. Padahal, tak ada juga pemerintahan yang sempurna. Kesalahan-kesalahan kecil biasa terjadi di pemerintahan manapun tanpa harus malu mengakuinya.

Saat Kalimantan Selatan diterjang banjir terparah sepanjang sejarah, pemerintah bersikeras bahwa penyebabnya adalah hujan dengan intensitas luar biasa. Tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Kabarnya, hampir seminggu Kalimantan Selatan diguyur hujan.

Tapi, kesan yang muncul adalah pemerintah seolah-olah menafikan terjadinya kerusakan lingkungan di sana. Padahal, itu juga tak bisa dilepaskan jadi penyebab banjir. Bahkan bisa juga menjadi faktor utamanya.


Soal Kalimantan, sayangnya, pemerintah pusat lebih sering menerima laporan di atas kertas. Bahwa terjadi kerusakan lingkungan di sana, tak bisa dibantah. Tengoklah wajah Kalimantan –terutama Selatan—dari udara. Compang-camping. Banyak galian-galian tambang yang bahkan dibiarkan begitu saja. Tak sedikit pula luasnya kebun-kebun sawit terhampar.

Soal banjir Kalimantan Selatan misalnya, tentu harus diurai dari hulu. Salah satunya Sungai Barito. Sungai itu membentang dari wilayah Kalimantan Tengah ke Selatan, dari Murung Raya, Barito Utara, hingga Banjarmasin. Wilayah Barito, termasuk kawasan dengan eksplorasi tambang –utamanya batu bara—yang luar biasa. Jadi, kuat dugaan, kerusakan sudah terjadi dari hulu.

Itu harus diakui. Tapi, pemerintah seolah-olah menolak. Padahal, tak ada juga yang menimpakan kesalahan semua pada pemerintahan Joko Widodo. Kerusakan itu sudah berlangsung lama. Kebetulan saja, banjir terjadi di era Jokowi.

Kebiasaan pemerintah mengelak itu terlihat juga pada peristiwa terpapar coronanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tiba-tiba saja, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai pejabat negara seperti menteri tidak perlu mengumumkan ke publik jika pernah terinfeksi corona.

Menrut kita, alasan itu terdengar tidak patut. Apalagi jika menyebutkan menteri tidak pernah masuk ke dalam ruang publik yang besar.Padahal kemarin, ketika meninjau gempa di Sulawesi Barat, Menteri Sosial Tri Rismaharini berada di ruang publik besar. Kemarin juga, Menko PMK meninjau banjir Puncak, pun berada di ruang publik besar.

Kita perlu ingatkan, yang diinginkan rakyat sebenarnya adalah keterbukaan dan transparansi, apalagi terhadap pejabat negara. Jika pejabat negara diam-diam dengan Covid-19, apakah juga boleh warga pengidap Covid-19 diam-diam terhadap lingkungannya. Bukankah itu berbahaya? Lagi pula, apa sih ruginya Airlangga Hartarto kala itu mengumumkan dirinya terjangkit Covid-19? Tidak juga kursi menterinya akan goyah karena itu. (*)