Pemprov Jabar Fokus Relokasi Warga di Kawasan Longsor

Pemprov Jabar Fokus Relokasi Warga di Kawasan Longsor
Istimewa



INILAH, Bandung- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mempersiapkan relokasi pemukiman warga di kawasan longsor Kabupaten Sumedang. Hal ini dilakukan, menyusul dihentikannya proses evakuasi korban.

Diketahui, lebih dari satu pekan proses pencarian korban di  Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang telah dilakukan. Anggota gabungan menemukan total 40 korban jiwa.

"Pencarian di Sumedang sudah dihentikan. Semua korban sudah ditemukan. Sekarang persiapan relokasi," ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,  Rabu (20/1/2021).


Ridwan Kamil mengatakan, saat ini akan segera mempersiapkan relokasi masyarkat di kawasan longsor. Di mana penyiapan lahan merupakan urusan pemerintah kabupaten dan provinsi. 

"Bangunanannya (urusan) PUPR dan BNPB,” imbuh dia. 

Emil -sapaan Ridwan Kamil- berharap, seluruh warga yang nantinya bisa menempati kawasan baru bisa dapat lebih tenang. Sebab, tidak akan  dihantui oleh bencana longsor yang suatu saat bisa mengancam mereka yang berdomisili di daerah rawan bencana. 

Dia juga mengaku telah menugaskan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum untuk meninjau lokasi Banjir bandang di kawasan Gunung Mas, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Informasi yang dihimpun, sekitar 134 KK terdampak akibat luapan Sungai Ciliwung ini. Dari jumlah itu, terdapat 474 jiwa harus mengungsi di masjid terdekat dan ke rumah kerabat untuk menghindari adanya banjir bandang susulan.

“Saya merasa prihatin dengan kebencanaan di Cisarua, saya udah koordinasi dengan Bupati, sementara tidak ada korban, tapi kerusakan rumah-rumah," ucap dia. 

Emil berharap ke depan, tingkat kebencanaan bisa berkurang. Dia prihatin, di masa Pandemi Covid-19 yang belum usai, bencana datang silih berganti di negeri in, seperti di Kalimantan dan Sulawesi.

“Pemerintah Kota Pemerintah Kabupaten (di Jabar) saya minta mengevaluasi rumah di lahan berbahaya,” kata dia.

Terpisah, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dani Ramdan menyatakan saat ini kabupaten kota sedang menyiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang merupakan turunan dari Pergub Nomor 1 tahun 2020 tetang Kesiagaan Bencana di Jawa Barat, yang berupa blue print kesiagaan bencana Jabar. 

"RPB itu nanti isinya merupakan rincian implementasi lebih rinci dari Pergub tersebut  disesuaikan dengan kebutuhan daerah," papar Dani.

RPB itu bentuknya bisa dalam bentuk Perda atau Peraturan Bupati/Wali Kota atau peraturan Kepala Daerah. Ini merupakan dokumen wajib yang harus ada di daerah, sehingga semua aturan harus mengacu ke RPB. RPB itu ditargetkan selesai di semua daerah atau di 27 kabupaten kota pada tahun 2021.

"Seperti RPJMD, RTRW dan lain-lain harus mengacu kepada RPB, yang sebelumnya harus dimulai dengan pembuatan dokumen Kajian Resiko Bencana," tegasnya. (riantonurdiansyah)