Edi Sis Akui Minta Bantuan Dadang Soal Urusan Bansos

Edi Sis Akui Minta Bantuan Dadang Soal Urusan Bansos
Foto: Ahmad Sayuti



INILAH, Bandung - Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi mengaku menyuruh Hermawan dan Agus Slamet Firdaus untuk membantu Dadang Suganda alias Dadang Demang terkait pengadaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun tetap dilakukan sesuai prosedur. 

Hal itu diungkapkan Edi Siswadi saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi p3ngadaan lahan RTH Kota Bandung TA 2012-2013, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa (19/1/2021). 

Dalam pengakuannya, Edi pernah mendatangi rumah Dadang Suganda dan meminta bantuannya. Karena saat itu dirinya disibukan dengan dua masalah, pertama pengurusan hukum kasus bansos dan persiapannya untuk maju di Pilwalkot Bandung. 


"Saat itu Pak Dadang bilang, kalau bantu urusan bansos dia tidak mau. Kalau urusan Pilkada siap bantu. Tapi dia tidak punya dana cash, dan hanya punya tanah (sertifikat)," katanya. 

Edi blusukan mencari dana untuk pengurusan bansos lantaran menerima arahan dari wali kota (Dada) untuk urunan mencari dana, baik untuk membayar kerugian negara, pengacara, hingga menutup kasus bansos agar tidak melebar kemana-mana. 

Walaupun sudah ada instruksi agar tidak memakai dana APBD, namun saat menjelang putusan di pengadilan dan Banding di PT permintaan uang untuk kepengurusan kasus tersebut hampir tiap minggu. Makanya, dia yang sudah mengenal Dadang langsung meminta bantuan. 

Karena saat itu Dadang tidak memiliki uang tunai dan hanya punya sertifikat, dia pun mengaku akan ikut dalam proses pengadaan tanah untuk lahan RTH Kota Bandung. 

"Kemudian saat proses pengadaan (lahan) Dadang datang ke kantor. Intinya dia bilang sudah mengajukan sesuai proses, dan mohon dibantu," ujarnya. 

Setelah Dadang pulang, Hermawan (DPKAD) datang ke ruangannya dan mengaku dikejar-kejar anggota dewan (Kadar dan Tomtom) yang meminta urusan tanah diselesaikan. Dirinya langsung memanggil Agus dan meminta keduanya membantu atensi dari dewan dan Dadang Suganda. 

"Saya minta hermawan panggil Agus juga. Lalu bilang, ini ada usulan dari dewan sekalian yang Pak Demang (Dadang) dibantu juga," ujarnya. 

Edi pun mengaku tidak memerintahkan keduanya untuk menghalalkan segala cara, tapi tetap sesuai prosedur. Kalau dari awal ada perbedaan penetepan lokasi (Penlok) dan disiasati mungkin sudah dilarangnya. 

"Bukan berarti saya minta bantuan tidak sesuai prosedur. Kalau dari awal ada masalah dan laporan, mungkin sudah saya larang bahkan dibatalkan," tegasnya. 

Sementara soal adanya penambahan anggaran, Edi membantah itu pernanannya. Bahkan dirinya sama sekali tidak tahu. Bahkan dirinya menerima laporan dari Dadang Supriatna (Kadis DPKAD) jika anggota dewan Tomtom fan Kadar yang meminta penambahan anggaran, dan bukan dari TAPD. 

"Saya gak tahu Agus komunikasi dengan Banggar. Soal secarik kertas berisi p3nambahan anggaran atas permintaan pimpinan dan TAPD seharusnya saya tahu. Terlebih kan saya di eksekutif," ujarnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada terus membantah dan mengaku tidak tahu jika dana yang dipakai untuk kepengurusan kasus bansos berasal dari anggaran RTH. 

"Saya hanya perintahkan Edi untuk urunan dengan para SKPD dan tidak menggunakan dana APBD, apalagi dari RTH," katanya. (Ahmad Sayuti)