Kerugian Negara Rp69 M, Dada dan Edi Sis Bersaksi Lagi

Kerugian Negara Rp69 M, Dada dan Edi Sis Bersaksi Lagi



INILAH, Bandung - Mantan Wali Kota Dada Rosada dan mantan Sekda Edi Siswadi kembali dihadirkan ke persidangan kasus dugaan korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung yang merugikan negara hingga Rp 69 miliar.

Sidang digelar di ruang utama Pengadilan Tipikor Bandung Jalan RE Martadinata, Selasa (19/1/2021). Selain Dada dan Edi Siswadi, JPU KPK juga menghadirkan dua orang saksi lainnya, yakni Hermawan dan Agus Slamet Firdaus. 

Dada dan Edi Siswadi dihadirkan untuk dimintai keterangannya dengan terdakwa Dadang Suganda. Sidang hingga kini masih berlangsung dengan pemeriksaan Dada Rosada terlebih dulu. 


Seperti diketahui Dadang Suganda alias Dadang Demang didakwa melakukan korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dia diduga meraup keuntungan hingga Rp 19 miliar.

Dalam dakwaannya JPU KPK Haerudin menyatakan terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. "Yakni memperkaya diri terdakwa Dadang Suganda sejumlah Rp 19.761.189.243,00," katanya. 

Jaksa mengatakan Dadang didakwa turut serta melakukan perbuatan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk saran lingkungan hidup RTH tahun anggaran 2012. Dadang juga disebut meminta diikutsertakan sebagai pihak yang mengadakan tanah sarana lingkungan RTH. 

"Mengkoordinasikan pihak lain berperan sebagai penerima kuasa menjual yang dibuat secara proforma dalam akta kuasa menjual untuk mencari tanah yang akan dijual kepada Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.

Selain itu, terdakwa juga menerima beberapa kali sejumlah uang secara bertahap sebagai keuntungan penjualan tanah kepada Pemerintah Kota Bandung. Kemudian  meminta agar mempercepat proses administrasi dan ganti rugi kegiatan pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup-RTH pada DPKAD Kota Bandung.

"Serta memberikan sejumlah keuntungan penjualan tanah RTH Bandung tersebut kepada Dada Rosada, Edi Siswadi dan Herry Nurhayat," katanya.

Atas perbuatan terdakwa menyebabkan  negara mengalami kerugian. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara atas perkara tersebut mencapai Rp 69 miliar. 

Atas perbuatan itu, Dadang didakwa melakukan perbuatan sebagaimna diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama. 

Dadang juga dijerat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Ahmad Sayuti)