PUPR Siap Dukung Relokasi Warga Korban Bencana Longsor Sumedang

PUPR Siap Dukung Relokasi Warga Korban Bencana Longsor Sumedang
Ilustrasi/Antara Foto



INILAH, Jakarta- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung relokasi warga terdampak bencana tanah longsor di Sumedang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan ia mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung di lapangan dan menyiapkan langkah untuk mempercepat penanganan bencana longsor.

"Terdapat langkah dalam penanganan bencana longsor yang disiapkan. Pertama, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat untuk membantu proses evakuasi. Kami sudah siapkan, karena area yang sempit maka tidak cukup menampung alat berat lainnya," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (15/1).


Selanjutnya penanganan kedua adalah berkaitan dengan penguatan struktur tanah, sehingga bencana serupa tidak kembali terjadi. Dalam pelaksanaannya, Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan instansi terkait, diantaranya Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari hasil tinjauan di lapangan, Menteri Basuki menilai kawasan tersebut masuk dalam kategori zona merah rawan bencana longsor.

Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi ketiga, lanjut Menteri Basuki yang tidak kalah penting adalah melakukan relokasi permukiman warga. Menteri Basuki mengatakan dalam hal ini akan bekerja sama dengan Pemeritah Kabupaten Sumedang untuk penyediaan lahannya.

"Tadi sudah disampaikan dengan Pemerintah Daerah ke depannya harus direlokasi. Bapak Sekda sudah mengidentifikasi yang di bagian atas ada 132 rumah dan di bawah ada 92 rumah," kata Menteri PUPR.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang Herman Suryatman menyatakan mendukung penyediaan lahan untuk relokasi warga.

"Pembangunannya dari Kementerian PUPR, kami akan siapkan tanahnya di sejumlah tanah kas desa di wilayah Cimanggung. Dengan catatan, lokasi yang akan disiapkan benar-benar aman dari bencana," ujar Herman Suryatman.

Untuk mendukung penanganan tanggap darurat bencana longsor, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa B