DPRD Purwakarta Menyoal Sistem Pengelolaan Parkir RS Bayu Asih

DPRD Purwakarta Menyoal Sistem Pengelolaan Parkir RS Bayu Asih



INILAH, Purwakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, menyoal sistem pengelolaan lahan parkir yang diterapkan RSUD Bayu Asih. Mereka menilai, selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS plat merah ini sebelumnya tak menempuh mekaniseme yang berlaku. 
 
Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani menuturkan, sejak setahun terakhir, pengelolaan lahan parkir di rumah sakit milik Pemkab Purwakarta itu telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun sayang, hal itu tanpa persetujuan DPRD setempat.
 
Padahal, kata dia, jika merujuk pada PP No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Permendagri No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengisyaratkan, harus ada mekanisme yang ditempuh. Apabila, ada aset berupa tanah atau bangunan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan, dipindahgunakan, atau dijual.
 
"Ini kan Aset negara, jadi ada mekanisme panjang yang harus di tempuh sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga," ujar Fitri kepada wartawan, Rabu (20/2/2019).
 
Adapun mekanismenya, sambung dia, yakni ada permohonan dari OPD kepada Bupati selaku penguasa barang. Setelah itu, kemudian diproses dengan melibatkan beberapa OPD lain. Selanjutnya, harus ada persetujuan dari DPRD. 
 
"Selain itu, ada aset yang bukan merupakan tanah atau bangunan tapi nilainya diatas 50 miliar maka tetap harus ada persetujuan DPRD," kata dia. 
 
Apalagi, kata dia, dalam Perbup Purwakarta No 551 tahun 2017 menjelaskan bahwa lahan parkir yang berada di BLUD RSUD Bayu Asih masuk dalam objek retribusi. Dimana yang menjadi kewenangan memungut adalah Dinas Perhubungan.
 
"RSUD Bayu Asih sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perjanjian kerja sama terus dilanjutkan, dipastikan akan timbul permasalahan," jelas dia. 
 
Dia menambahkan, kelalaian ini dipastikan akan berdampak pada kerugian keuangan pendapatan daerah. Hal itu disebabkan oleh adanya perubahan substansi dari objek retribusi menjadi objek pajak.