Tindaklanjuti Arahan Pusat, WFH Bodebek dan Bandung Raya Dilaksanakan Mulai 11 Januari

Tindaklanjuti Arahan Pusat, WFH Bodebek dan Bandung Raya Dilaksanakan Mulai 11 Januari
dok/inilahkoran



INILAH, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, akan kembali menerapkan work from home (WFH) untuk wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Rencananya akan dilaksanakan dua pekan mulai 11 Januari 2021 mendatang. 

Kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat mengenai pembatasan kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Adapun keputusan ini diambil seusai rapat dengan presiden mengenai penyelesaian pandemi Covid-19, vaksinasi dan pemulihan ekonomi, Rabu (6/1/2021). 

Ridwan Kamil mengatakan, arahan pertama dari Presiden Joko Widodo untuk pandemi, yakni agar para daerah memfokuskan persiapan perencanaan work from home (WFH) untuk daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 tinggi, termasuk Jabar.


“Jabar akan melakukan WFH di Bodebek dan Bandung Raya. Nanti teknisnya disampaikan besok, dimulai tanggal 11 januari selama dua minggu,” ujar Ridwan Kamil, Rabu (6/1/2021).

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyampaikan, sebelum WFH di Bodebek dan Bandung Raya ini diberlakukan, dia akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

“Sebelum tanggal 11 (Januari 2021) saya akan sosialisasikan pembatasan restorandan lain-lain. Masih ada lima hari nanti disampaikan ke media,” kata Ridwan Kamil

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, mulai memberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali demi menekan kasus Covid-19. Adapun ini dilakukan mulai 11 sampai 25 Januari 2021.

"Penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa-Bali," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Dia menuturkan, ini bukanlah pelarangan kegiatan. Tapi hanya membatasi sejumlah kegiatan demi menekan Covid-19. Sebagai gambaran, Airlangga menyampaikan penambahan kasus Covid-19 dilihat dari keterisian tempat tidur di ICU maupun ruang isolasi yang mengalami kenaikan.

"Pembatasan kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan," jelas Airlangga. (Rianto Nurdiansyah)