Kadis LH: Apa Alasannya Kabupaten Cirebon Darurat Sampah

Kadis LH: Apa Alasannya Kabupaten Cirebon Darurat Sampah
istimewa



INILAH, Cirebon - Kadis Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, tidak terima kalau menjadikan Kabupaten Cirebon statusnya darurat sampah. Alasannya, regulasi darurat sampah diberlakukan kalau Kabupaten Cirebon, sama sekali tidak bisa membuang sampah ke TPAS yang sudah ada. Sementara TPAS Gunung Santri masih terus beroperasi. Deni meminta semua pihak, membaca aturan yang ada, tentang pemberlakukan darurat sampah.

 

"Jangan buat komentar sembarangan. Setiap hari kami bisa mengangkut sampah ke TPAS. Kalau sudah tidak ada tempat pembuangan lagi, baru diberlakukan darurat sampah," kata Deni, Selasa (5/1/2021).


 

Komentar tersebut, menyikapi pernyataan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto yang menyebut Kabupaten Cirebon kategori darurat sampah. Menurutnya, meskipun kapasitas TPAS Gunung Santri dibatasi, namun dalam sehari bisa membuang 100 ton sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Deni mengklaim, sampah di Kabupaten Cirebon masih dalam posisi aman.

 

"Tidak ada masalah sampah di Kabupaten Cirebon. Kalaupun ada yang berserakan di jalan jalan, kita ada program penyisiran sampah yang tercecer. Seminggu sekali kita angkut," ungkapnya.

 

Deni juga bersikukuh, TPAS Gunung Santri masih bisa menampung sampah yang ada di Kabupaten Cirebon. Kapasitasnya, masih kuat menampung sekitar 60 ribu ton sampah lagi. Sedangkan produksi sampah yang di hasilkan masyarakat Kabupaten Cirebon, dalam sehari mencapai 1.100 ton. Tapi akunya, volume tersebut tidak semua menjadi sampah yang harus diangkut ke TPAS.

 

"Sisanya itu kan sampah yang tercecer pada 160 titik yang ada di jalan jalan. Kita sudah siapkan 6 unit truk pengangkut. Semuanya bisa diatasi," jelasnya.

 

Terkait masalah pengadaan lahan untuk TPAS, dirinya optimis tahun ini bisa terealisasi. Namun sayangnya, tahapan pengadaan masih dalam pencarian, meskipun sudah ada dua lokasi. Pertama di Desa Kubang Deleg Kecamatan Karangwareng dan Desa Kepuh Kecamatan Arjawinangun. Untuk itu, pihaknya masih belum melakukan sosialisi secara intens. Namun kemungkinan besar, warga sekitar sudah menyetujuinya.

 

"Saya optimis tahun ini pengadaan tanah untuk TPAS tambahan bisa terealisasi. Tinggal kami siapkan armada tambahan karena saat ini masih kurang. Kalau pengadaan tanah untuk TPAS, silahkan tanyak ke Dinas Kimrum," tukas Deni. (maman suharman)