Komisi III Sebut Kab. Cirebon Darurat Sampah

Komisi III Sebut Kab. Cirebon Darurat Sampah
istimewa



INILAH, Cirebon - Banjir besar yang terus melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Cirebon, mendapat komentar pedas dari kalangan anggota dewan. Malahan Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto menyebutkan, darurat sampah harus segera diberlakukan oleh Pemkab Cirebon. Alasannya, banjir dan bencana lainnya yang terjadi saat ini, persoalan utamanya dari sampah.

 

Ironisnya, Hermanto mengaku heran dengan sikap Pemkab, yang seolah tidak peduli dengan persoalan sampah yang ada saat ini. Justru dia mempertanyakan, kenapa sampai saat ini Pemkab belum menyatakan, bahwa Kabupaten Cirebon sudah masuk kategori darurat sampah.


 

"Komisi III sepakat, bahwa Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori darurat sampah. Ini bukan persoalan tahun ini, tapi tahun kemarin juga. Tapi kenapa Pemkab seolah menganggap sepele persoalan ini," kata Hermanto, Senin (4/1/2020).

 

Ironisnya lanjut Hermanto, respon Pemkab terkait masalah darurat sampah menganggap biasa saja. Persoalan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dari tahun kemarin belum juga terealisasi. Terkait banyaknya penolakan masyarakat masalah TPAS, justru merupakan kesalahan Pemkab terutama SKPD yang membidangi. 

 

"Tempat kan sudah ada. Gagal karena banyak warga yang menolak. Harusnya sosialisasi gencar dilakukan Pemkab terutama Dinas LH. Penolakan hal yang wajar, tapi manfaatnya nanti akan dirasakan masyarakat Kabupaten Cirebon itu sendiri," ungkapnya.

 

Untuk itu, dirinya mempertanyakan kinerja Kadis LH Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya. Selama ini Deni dianggap tidak becus menangani persoalan sampah, terlepas dari semua persoalan yang menunjangnya. Harusnya, Deni membuat konsep, bagaimana supaya sosialisasi masalah TPAS terus menerus dilakukan.

 

"Semua lini harusnya digandeng. Beri ruang akademisi untuk membahas TPAS. Karena kalau mengandalkan Gunung Santri sudah tidak bisa menampung seluruhnya. Imbasnya sekarang terasa kan. Warga membuang sampah dimana. Kali jadi mampet dan banjir mengepung dimana mana," ujar Hermanto.

 

Mirisnya lagi, anggaran yang dimiliki Dinas LH tahun ini hanya Rp6 miliar saja. Padahal saat ditanya dewan, mereka membutuhkan sekitar Rp30 miliar. Anggaran sebesar itu, untuk membeli armada truk sampah, yang saat ini dirasa masih kurang. Saat ini, LH hanya punya 40 truk pengangkut sampah. Sedangkan Idealnya, satu kecamatan harusnya ada tiga truk pengangkut sampah yang dimiliki LH.

 

"Desa itu sudah mau mengumpulkan sampah dan di drop di kecamatan. Tapi kalau hanya punya 40 truk, tidak akan bisa selesai. Idealnya satu kecamatan ada 3 truk pengangkut sampah. Jadi kalau mau aman, Dinas LH punya 100 an truk sampai untuk melayani 40 kecamatan yang ada," jelasnya.

 

Hermanto mengaku pesimis dengan langkah Pemkab Cirebon, yang tahun ini bisa mengatasi persoalan sampah. Hal itu terlihat dari penyusunan anggaran Rencana Strategis Anggaran (Renstra). Pasalnya, anggarannya terbatas dan jauh dari yang dibutuhkan oleh Dinas LH. Terlihat, penyusunan anggaran sangat jauh dari kebutuhan sebenarnya. Dengan demikian, Hermanto menuding Pemkab Cirebon tidak ada niatan di tahun ini menyelesaikan persoalan sampah.

 

"Kan saya sudah katakan tadi. Dinas LH butuhnya Rp30 miliar, tapi kenapa di acc hanya Rp6 miliar saja. Ini kan ada kesalahan dalam penyusunan anggaran. Padahal ini sudah jelas kita ini darurat sampah. Imbasnya ke semua lini dan sektor infrastruktur kalau musim hujan tiba. Pokoknya saya pesimis, tahun ini Pemkab bisa mengatasi masalah sampah," tukasnya. (maman suharman)